TANGERANG, POSKOTA.CO.ID - Kementerian Perdagangan (Kemendag) menggelar pertemuan lintas kementerian guna mempersiapkan Trade Policy Review (Peninjauan Kebijakan Perdagangan) Indonesia kedelapan di WTO.
Pertemuan yang berlangsung di ICE BSD, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis, 15 Oktober 2026, mendorong pembentukan Tim Nasional Persiapan TPR yang melibatkan seluruh kementerian dan lembaga terkait.
Melalui tim nasional tersebut, Kemendag menargetkan penunjukan focal point serta penguatan koordinasi data untuk penyusunan government report sebelum sidang TPR yang diperkirakan digelar awal 2028.
Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kemendag, Johni Martha menegaskan ajang TPR menjadi panggung strategis bagi Indonesia untuk memamerkan capaian reformasi regulasi dan hilirisasi industri.
Baca Juga: Ditjen Bina Adwil Kemendagri Dorong Satpol PP dan Satlinmas Wujudkan Indonesia Bebas Sampah
"TPR ke-8 menjadi kesempatan menjelaskan perkembangan kebijakan sejak 2020, seperti penguatan industri, hilirisasi, perluasan pasar, serta dukungan bagi UMKM," kata Johni.
Bappenas dan Biro Hukum Kemendag Minta Regulasi Nasional Selaras Komitmen Global
Duta Besar RI untuk WTO di Jenewa, Nur Rakhman Setyoko mengusulkan tahapan persiapan dimulai dari konsolidasi data pada triwulan IV-2026 hingga simulasi sidang pada 2027.
Sementara itu, Direktur Industri, Perdagangan, dan Investasi Bappenas, Roby Fadillah menekankan kebijakan perdagangan wajib selaras dengan prioritas pembangunan dalam RPJMN 2025–2029.
Kepala Biro Hukum Kemendag, Arief Wibisono turut menyoroti pentingnya transparansi, notifikasi, dan keselarasan aturan hukum nasional terhadap standar komitmen WTO.
Baca Juga: Dukung Program Perumahan, Kemendagri Koordinasikan Usulan Sasaran BSPS dari Daerah
"Kesiapan Indonesia menghadapi TPR memerlukan koordinasi erat serta keselarasan data antarlembaga agar dapat mencerminkan kredibilitas pemerintah," ujarnya.
Direktur Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia Kemendag, Dina Kurniasari menambahkan sinergi seluruh kementerian dan lembaga terkait diperlukan untuk mendukung suksesnya TPR Indonesia ke-8.
“Keberhasilan TPR Indonesia ke-8 ditentukan oleh kesiapan dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Persiapan yang matang akan memperkuat transparansi sekaligus memberi kesempatan bagi Indonesia untuk menunjukkan kredibilitas dan arah kebijakan perdagangan nasional di forum WTO,” ucapnya.
