Dinkes Jawa Barat menjelaskan peserta yang masih membutuhkan bantuan dapat mengajukan reaktivasi melalui Dinas Sosial setempat. Namun, proses tersebut memerlukan koordinasi lintas sektor dan waktu hingga kepesertaan kembali aktif.
Agita menegaskan bahwa pemutakhiran data harus disertai mekanisme verifikasi dan penanganan yang responsif agar masyarakat yang secara faktual masih membutuhkan bantuan tidak kehilangan perlindungan.
Ia berharap pemerintah pusat dan daerah memperkuat koordinasi, mempercepat koreksi data yang tidak sesuai, serta mengevaluasi mekanisme perubahan status penerima bantuan. Dengan demikian, DTSEN tidak hanya menjadi instrumen penetapan penerima, tetapi juga mampu merespons perubahan kondisi masyarakat tanpa mengabaikan keberlanjutan pendidikan dan akses layanan kesehatan.
“Harapannya, data semakin akurat, proses verifikasi semakin cepat, dan masyarakat yang memang membutuhkan bantuan bisa difasilitasi secara tepat,” ucapnya.
