POSKOTA.CO.ID - Pemerintah Indonesia berencana memperluas akses layanan keuangan digital melalui program pembagian telepon seluler (HP) gratis yang dilengkapi rekening digital. Rencana tersebut disampaikan Hashim Djojohadikusumo dalam Prasasti Indonesia Policy Forum 2026 di Jakarta, Selasa (13/10/2026).
Program ini disiapkan untuk mempermudah penyaluran bantuan sosial (bansos) sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap layanan perbankan. Melalui sistem tersebut, dana bantuan pemerintah nantinya direncanakan masuk langsung ke rekening digital penerima.
Meski demikian, pembagian HP gratis ini masih berupa rencana. Pemerintah belum mengumumkan secara lengkap jadwal pelaksanaan, kriteria penerima, maupun mekanisme pembagian perangkat kepada masyarakat.
Baca Juga: bank bjb Perkuat Posisi Merek melalui Penghargaan Trusted dan Popular Brand 2026
Penyaluran Bansos Direncanakan Beralih ke Sistem Digital
Hashim, yang menjabat Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, menjelaskan bahwa ponsel tersebut akan terhubung dengan rekening digital untuk menampung dana bantuan pemerintah.
“Setiap warga negara akan diberikan ponsel yang dilengkapi dengan rekening digital. Seluruh dana akan tersedia di sana dan dikirimkan ke rekening masing-masing,” ujar Hashim dalam forum tersebut dikutip Rabu, 14 Oktober 2026.
Melalui skema ini, pemerintah ingin mengubah mekanisme penyaluran bantuan yang selama ini menggunakan berbagai saluran menjadi lebih terintegrasi secara digital.
Jika diterapkan, sistem tersebut memungkinkan dana bantuan dikirim langsung ke rekening penerima. Namun, rincian mengenai jenis bantuan yang akan menggunakan mekanisme ini serta hubungannya dengan sistem bansos yang sudah berjalan masih perlu menunggu penjelasan resmi lebih lanjut.
Rekening Gratis untuk Memperluas Inklusi Keuangan
Selain digitalisasi bansos, rencana tersebut berkaitan dengan upaya memperluas kepemilikan rekening perbankan. Pemerintah ingin memberikan akses layanan keuangan kepada masyarakat yang belum memiliki rekening.
Hashim menyebut pemerintah telah mengambil keputusan untuk menggratiskan biaya pembukaan rekening yang disebut sebesar Rp50.000. BRI dan Bank Syariah Indonesia (BSI) turut disebut dalam rencana pengelolaan pembukaan rekening bagi masyarakat.
Meski begitu, masyarakat perlu membedakan antara pembebasan biaya administrasi pembukaan rekening dan pemberian saldo awal. Kepastian mengenai skema tersebut masih perlu merujuk pada ketentuan resmi yang diterbitkan pemerintah dan bank terkait.
Data Bank Indonesia menunjukkan bahwa inklusi keuangan Indonesia telah mencapai 92,74 persen berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2025. Capaian ini memperlihatkan luasnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan, meskipun pemerataan akses dan pemahaman penggunaannya masih menjadi perhatian.
Hal yang Perlu Diketahui tentang Rencana HP Gratis
Berikut beberapa poin penting dari rencana yang disampaikan Hashim:
- HP dilengkapi rekening digital. Perangkat direncanakan menjadi sarana akses rekening untuk menerima dana bantuan pemerintah.
- Penyaluran bansos diarahkan secara digital. Dana bantuan direncanakan masuk langsung ke rekening penerima, bukan diserahkan dalam bentuk uang tunai fisik.
- BRI dan BSI disebut terlibat. Kedua bank tersebut dikaitkan dengan rencana pembukaan rekening bagi masyarakat.
- Biaya pembukaan rekening akan digratiskan. Hashim menyebut biaya sebesar Rp50.000 dalam penjelasannya, tetapi rincian teknisnya masih perlu dipastikan.
- Jadwal dan penerima belum dirinci. Belum ada kepastian lengkap mengenai waktu pembagian HP, persyaratan, maupun mekanisme pendaftaran.
Baca Juga: Dilaporkan Hilang Sejak Sabtu, Gadis Asal Kragilan Akhirnya Ditemukan Selamat
Menunggu Kepastian Pelaksanaan Program
Rencana pembagian HP gratis dan rekening digital membuka pembahasan baru mengenai cara pemerintah menyalurkan bantuan kepada masyarakat. Namun, keberhasilannya akan bergantung pada kesiapan infrastruktur, perlindungan data pribadi, akses jaringan internet, serta kemampuan masyarakat menggunakan layanan digital.
Bagi masyarakat, informasi terpenting saat ini adalah memahami bahwa program tersebut belum dapat dianggap sebagai bantuan yang sudah tersedia untuk didaftarkan. Pengumuman resmi mengenai syarat, jadwal, dan prosedur penerimaan masih perlu ditunggu.
Dengan demikian, masyarakat sebaiknya tidak terburu-buru memberikan data pribadi atau membayar biaya tertentu kepada pihak yang mengatasnamakan program HP gratis. Informasi mengenai pelaksanaannya perlu dipastikan melalui kanal resmi pemerintah dan bank yang ditunjuk.
