JAKARTA, POSKOTA.CO.ID — Ketua DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencari solusi bersama bagi sekitar 150 pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Setu Babakan, Jakarta Selatan, yang terdampak rencana penataan kawasan dan normalisasi saluran air.
Aspirasi tersebut disampaikan Persaudaraan Pedagang Setu Babakan Timur dalam audiensi di DPRD DKI Jakarta, Rabu, 7 Oktober 2026. Para pedagang mengkhawatirkan rencana relokasi ke lokasi binaan yang dinilai cukup jauh dan berpotensi mengganggu keberlangsungan usaha mereka.
“Penataan kawasan perlu berjalan seiring dengan perhatian terhadap masyarakat yang selama ini menggantungkan hidupnya dari berdagang. Karena itu, para pedagang perlu mendapatkan solusi dan kepastian mengenai keberlangsungan usaha mereka,” ungkap Suhud.
Suhud meminta dinas terkait, lurah, dan camat setempat membuka ruang dialog dengan perwakilan pedagang guna mencari alternatif yang adil dan dapat diterima semua pihak.
Baca Juga: Rojab Asy'ari dari Partai Apa? Ini Profil Wakil Ketua DPRD Sukabumi yang Viral Turunkan Foto Gibran
“Saya kira harus ada solusi. Mudah-mudahan besok ada pertemuan yang diupayakan oleh teman-teman DPRD,” kata Suhud.
Suhud menegaskan, DPRD DKI Jakarta siap mendorong mediasi antara pemerintah dan para pedagang agar persoalan tersebut dapat diselesaikan melalui komunikasi terbuka dan kolaborasi yang konstruktif.
“Kami mencoba memediasi agar persoalan ini mendapatkan solusi yang baik bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta maupun para pedagang Setu Babakan,” ujar Suhud.
Suhud menegaskan, penataan kawasan tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik semata, tetapi juga perlu mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat yang terdampak. Kepastian lokasi usaha, akses pembeli, dan keberlanjutan pendapatan menjadi hal penting yang perlu dibahas bersama.
“Pembangunan harus tetap berjalan tanpa mengorbankan mata pencaharian masyarakat kecil,” tegas Suhud.
Suhud berharap dialog antara pemerintah dan pedagang menghasilkan kebijakan yang tertata, adil, serta tetap memperhatikan kepentingan masyarakat kecil.
