CIANJUR, POSKOTA.CO.ID - Anggota Komisi 4 DPRD Jawa Barat (Jabar), Abdul Karim menggelar kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Sukasirna, Kecamatan Campakamulya, Kabupaten Cianjur, Senin, 21 September 2026.
Kegiatan tersebut diikuti kepala desa dan sejumlah tokoh masyarakat. Selain menjadi bagian dari fungsi pengawasan legislatif, kegiatan ini juga menjadi ruang dialog untuk menyerap aspirasi dan mengetahui secara langsung berbagai kebutuhan Pemerintah Desa Sukasirna.
Salah sebubah aspirasi yang disampaikan Pemerintah Desa Sukasirna berkaitan dengan pengajuan bantuan keuangan desa untuk pembangunan infrastruktur. Hingga kini, pemerintah desa masih menunggu kejelasan dari Pemerintah Kabupaten Cianjur terkait realisasi bantuan tersebut.
Pemerintah desa berharap bantuan keuangan dapat diberikan karena keterbatasan dana desa membuat sejumlah program pembangunan belum dapat dilaksanakan secara maksimal.
Baca Juga: Anggota DPRD Jabar Abdul Karim Dorong Pelatih Futsal Cianjur Berlisensi Nasional
“Dana desa yang ada belum mencukupi untuk membiayai seluruh program yang dibutuhkan masyarakat, terutama pembangunan infrastruktur,” kata Abdul Karim saat menyampaikan hasil dialog dengan Pemerintah Desa Sukasirna.
Menurutnya, dukungan anggaran menjadi penting untuk mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkaitan langsung dengan aktivitas dan kebutuhan masyarakat.
Dalam dialog tersebut, Pemerintah Desa Sukasirna menyampaikan dua sektor infrastruktur yang dinilai mendesak untuk segera ditangani, yakni pembangunan jalan dan irigasi.
Kedua infrastruktur tersebut berkaitan erat dengan aktivitas ekonomi masyarakat Desa Sukasirna yang sebagian besar berprofesi sebagai petani. Kondisi jalan yang memadai dibutuhkan untuk mendukung mobilitas warga dan distribusi hasil pertanian, sedangkan irigasi diperlukan untuk menunjang ketersediaan air bagi lahan pertanian.
Baca Juga: Anggota DPRD Jabar Abdul Karim Apresiasi Pembangunan Jalan dan PJU Pemprov di Cianjur Selatan
Ia mengatakan aspirasi tersebut akan menjadi bagian dari catatan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan penyerapan aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya.
