Oleh :Joko Lestari
POSKOTA.CO.ID – Demokrasi selain memerlukan dukungan sistem checks and balances, pada saat yang sama meniscayakan integritas moral elite. Elite yang dipilih rakyat wajib memiliki kesadaran etik dan tanggung jawab politik yang tinggi.
Mandat rakyat dengan segala aspirasi dan kepentingannya harus menyatu dalam jiwa, pikiran, sikap, dan tindakannya bermarwah negarawan.
“Ucapan dan perbuatannya harus berlandaskan kepada kepentingan rakyat, bukan kerabat ya,”ujat bung Heri mengawali obrolan warteg bersama sohibnya, mas Bro dan bang Yudi.
Baca Juga: Obrolan Warteg: Safari Loloskan PSI Ke Senayan
“Begitu juga ketika merancang dan mengambil keputusan politik, yang menjadi patokan adalah kepentingan rakyat, bukan pihak lain. Bila ingin membangun legasi politik pun harus demi rakyat, bukan untuk kemegahan diri,” tambah Yudi.
“Ya harus begitu,Ingat suara rakyat telah diberikan kepada caleg yang terpilih. Maknanya mereka telah mengamanatkan suaranya kepada wakil yang dipilih. Logikanya, apa yang disuarakan wakil rakyat adalah cerminan suara rakyat," urai mas Bro.
“Kalau yang diaspirakan bukan kepentingan rakyat, bagaimana,” tanya Yudi.
“Iya, itu bukan cerminan suara rakyat, tetapi kepentingan anggota dewan. Tapi ingat boleh jadi memenuhi kepentingan politik partainya,” ujar mas Bro.
Baca Juga: Obrolan Warteg: Integritas Perlu Realitas, Tak Sebatas Di Atas Kertas
“Kepentingan parpol sudah semestinya, tetapi kepentingan rakyat tetap yang utama Bro,” kata Yudi.
“Setuju. Yang kita harapkan jangan melulu kepentingan parpolnya, sementara mengabaikan kepentingan rakyat. Ini aspirasi rakyat, utamanya terhadap program pro rakyat kecil jangan terpinggirkan,” kata Heri.
“ Semoga kehendak rakyat menjadi yang utama, bukan kehendak pribadinya, kepentingan politiknya dengan mengatasnamakan kepentingan rakyat, bangsa dan negara,” ujar Yudi lagi.
“Rakyat yang mana?” tanya Heri.
Ya rakyat Indonesia, utama nya wong cilik bukan kaum elite. Wong cilik seperti kita ini, kelompok buruh atau pekerja, petani, nelayan, mereka yang tidak memiliki pekerjaan tetap, kelompok marginal,” kata Heri.
“Kita meyakni para elite politik masih konsisten memperjuangkan wong alit, bukan kaum elite,” urai mas Bro.