Dalam pembahasan tersebut, BPKP menawarkan dua alternatif mekanisme penerimaan hibah lahan.
Alternatif pertama adalah hibah dari pihak swasta kepada kementerian atau lembaga pemerintah yang kemudian diteruskan kepada BUMN melalui mekanisme yang berlaku.
Sementara alternatif kedua adalah hibah langsung dari pihak swasta kepada BUMN dengan mempertimbangkan berbagai ketentuan regulasi yang mengaturnya.
Baca Juga: Menteri PKP Maruarar Sirait Klaim Sudah Serahkan 30 Ribu Unit Rumah Selama 2 Bulan
Setelah mempertimbangkan aspek hukum, kecepatan pelaksanaan, keamanan, serta kepastian tata kelola, pemerintah akhirnya menyepakati bahwa lahan hibah dari Lippo Group akan diserahkan terlebih dahulu kepada negara melalui Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).
Selanjutnya, aset tersebut akan diteruskan kepada Danantara dan kemudian diserahkan kepada BUMN yang ditunjuk untuk membangun sekaligus mengelola apartemen subsidi di kawasan Meikarta.
Dukung Program 3 Juta Rumah
Pemerintah menegaskan bahwa skema hibah lahan tersebut bersifat non-profit dan sepenuhnya ditujukan untuk mendukung penyediaan hunian terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Langkah ini juga diharapkan menjadi model kolaborasi antara pemerintah, BUMN, dan sektor swasta dalam mendukung Program 3 Juta Rumah yang menjadi salah satu prioritas nasional.
Kepala BPI Danantara Rosan Roeslani menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses penyusunan skema hibah tersebut.
"Kami mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi setinggi-tingginya atas masukan dan kerja sama yang baik dari Kementerian PKP, BPKP, BP BUMN, Pak James dan Kementerian Keuangan sehingga rencana hibah ini dapat berjalan dengan baik dan aman sesuai prosedur yang berlaku," kata Rosan.
Menurutnya, program pembangunan apartemen subsidi di Meikarta memiliki dampak sosial yang besar karena dapat membuka akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian yang layak dan terjangkau.
