PANDEGLANG, POSKOTA.CO.ID – DPRD Pandeglang mendukung langkah Kejaksaan Negeri (Kejari) Pandeglang dalam mengawasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi di wilayah tersebut.
Dukungan itu disampaikan menyusul terungkapnya kasus dugaan korupsi anggaran Program MBG di tingkat nasional yang menyeret sejumlah pejabat Badan Gizi Nasional (BGN).
Ketua Fraksi Golkar DPRD Pandeglang, M. Habibi Arafat, menilai pengawasan yang dilakukan Kejaksaan menjadi langkah penting untuk memastikan program unggulan Presiden tersebut berjalan sesuai aturan dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
"Saya mendukung dan mengapresiasi langkah Kejaksaan Agung maupun Kejari Pandeglang dalam melakukan pengawasan terhadap Program MBG. Ini program yang sangat baik dan harus menjadi prioritas untuk masyarakat," kata Habibi di Gedung DPRD Pandeglang, Rabu (10/6/2026).
Kualitas Menu Harus Sesuai Standar Gizi
Habibi menegaskan, pengawasan perlu dilakukan secara ketat agar makanan yang disalurkan kepada penerima manfaat memenuhi standar gizi yang telah ditetapkan pemerintah.
Menurutnya, besarnya anggaran negara yang dialokasikan untuk Program MBG harus diimbangi dengan kualitas layanan dan makanan yang layak.
"Program ini sangat bagus karena manfaatnya langsung dirasakan masyarakat. Karena itu, aspek gizi harus benar-benar diperhatikan dan jangan sampai ada menu yang tidak sesuai standar," ujarnya.
Ia menilai penyedia layanan atau dapur SPPG yang terbukti tidak menjalankan program sesuai ketentuan harus segera dibina, dievaluasi, bahkan ditindak tegas jika ditemukan pelanggaran.
"Secara sistem, program ini sudah dirancang dengan baik. Tinggal bagaimana pelaksanaannya di lapangan harus benar-benar mengikuti aturan yang ada," katanya.
Minta Dapur MBG Bermasalah Dievaluasi
Habibi juga mengingatkan agar tidak lagi ditemukan kasus makanan basi atau menu yang berpotensi membahayakan kesehatan penerima manfaat.
Menurutnya, kualitas makanan harus menjadi perhatian utama agar tujuan program meningkatkan gizi masyarakat dapat tercapai.
"Jangan sampai ada makanan yang basi atau tidak layak konsumsi. Yang diberikan harus benar-benar memenuhi kebutuhan gizi masyarakat," ucapnya.
Politisi Golkar tersebut meminta pemerintah tidak ragu menutup sementara dan mengevaluasi dapur SPPG yang terbukti melakukan pelanggaran.
"Kalau ada oknum yang bermain dalam pelaksanaan MBG, harus ditindak tegas. Program ini jangan sampai tercoreng oleh ulah segelintir pihak. Semua pihak yang terlibat harus bekerja sesuai aturan agar tujuan Presiden bisa tercapai," tegasnya.
Kejari Pandeglang Siap Lakukan Pengawasan dan Penegakan Hukum
Sebelumnya, Kepala Seksi Intelijen Kejari Pandeglang, Bangga Prahara, menegaskan pihaknya menjalankan fungsi pengawasan dan pencegahan terhadap pelaksanaan Program MBG di Kabupaten Pandeglang.
Menurut Bangga, pengawasan dilakukan untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran maupun penyimpangan yang berpotensi merugikan masyarakat dan negara.
"Kami melakukan tugas pengawasan dan pencegahan terhadap segala bentuk pelanggaran maupun penyimpangan Program MBG di Pandeglang," ujarnya.
Ia mengungkapkan, Kejari juga telah menerima sejumlah laporan terkait dugaan ketidaksesuaian menu makanan dengan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku.
Bahkan, berdasarkan data yang diterima, sekitar 20 dapur SPPG MBG di Kabupaten Pandeglang saat ini diketahui telah menghentikan sementara operasionalnya.
"Kami memberikan perhatian khusus terhadap pelaksanaan program ini dan siap melakukan penegakan hukum apabila ditemukan pelanggaran. Namun saat ini kami masih menunggu arahan lebih lanjut dari Kejaksaan Agung," pungkas Bangga.