JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Keberadaan tumpukan sampah di pesisir Muara Angke dan Teluk Jakarta harus dilihat bukan hanya sebagai persoalan kebersihan sesaat, tetapi sebagai gejala kegagalan sistem pengelolaan sampah dari hulu ke hilir.
Menurut Pakar Lingkungan Hidup, Mahawan Karuniasa, Teluk Jakarta adalah ruang akhir yang menerima tekanan dari aktivitas daratan, permukiman, sungai, pasar, pelabuhan, industri, dan kawasan pesisir.
"Karena itu, ketika sampah menumpuk di Muara Angke, yang terlihat sebenarnya adalah akumulasi masalah tata kelola sampah perkotaan, perilaku masyarakat, lemahnya pengendalian di badan air, serta belum optimalnya sistem pengurangan sampah dari sumber," kata Mahawan melalui pesan singkat, Jumat, 5 Juni 2026.
Mahawan menyebut, dari perspektif lingkungan, sampah di Teluk Jakarta menimbulkan risiko serius. Sampah plastik dapat terfragmentasi menjadi mikroplastik, mencemari rantai makanan laut, mengganggu habitat mangrove dan biota pesisir, serta menurunkan kualitas ekosistem perairan.
Baca Juga: Pulau Untung Jawa Optimalkan Pengolahan Sampah, Hasilkan Kompos dan Pupuk untuk Warga
Sampah organik yang membusuk dapat menurunkan kualitas air, menimbulkan bau, memperburuk sedimentasi, dan mengganggu aktivitas nelayan.
"Dalam konteks Muara Angke, persoalannya bahkan langsung menyentuh kehidupan masyarakat pesisir karena sampah dapat menghambat jalur perahu, menurunkan produktivitas nelayan, dan memperburuk citra kawasan pesisir Jakarta," tuturnya.
Mahawan berujar, langkah pembersihan oleh pemerintah tentu penting dan harus didukung, tetapi tidak boleh berhenti pada respons darurat.
Di sisi lain, ia menilai, Pemerintah perlu mengubah pendekatan dari sekadar mengangkut sampah yang sudah sampai di laut menjadi mencegah sampah masuk ke sungai dan pesisir.
Baca Juga: DLH DKI Ajak Warga Terapkan EcoQurban, Kurangi Sampah dan Limbah Iduladha
"Artinya, intervensi utama harus dilakukan di hulu: pengurangan sampah dari rumah tangga, pasar, kawasan komersial, pelabuhan, dan permukiman bantaran sungai; pemilahan sejak sumber; peningkatan layanan pengangkutan; serta penegakan aturan terhadap pembuangan sampah ke saluran air dan badan sungai," jelasnya.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta juga perlu memperkuat sistem pengendalian sampah berbasis daerah aliran sungai.
Sebab, kata Mahawan, sampah Teluk Jakarta tidak hanya berasal dari satu wilayah administrasi, maka penanganannya harus bersifat lintas wilayah.
"Diperlukan komando terpadu untuk 13 sungai utama yang mengalir ke Teluk Jakarta, dengan target yang jelas: berapa volume sampah dicegah di hulu, berapa yang ditangkap di badan air, berapa yang berhasil didaur ulang, dan berapa yang masih masuk ke laut," tukas dia.
Baca Juga: Bupati Bekasi Targetkan Kurangi Sampah, Setiap RW Wajib Punya Bank Sampah
Selain itu, tambah Mahawan, pemerintah perlu memasang dan memperkuat infrastruktur penahan sampah di titik-titik strategis sebelum sampah mencapai muara.
Seperti misalnya trash boom, jaring penangkap sampah, fasilitas pengangkutan di badan air, serta sistem pemantauan rutin berbasis data.
"Namun infrastruktur ini hanya efektif jika diikuti pemeliharaan, jadwal pengangkutan yang disiplin, dan pengolahan lanjutan. Jangan sampai sampah hanya dipindahkan dari laut ke darat lalu kembali berakhir di tempat pembuangan tanpa pengurangan dan daur ulang yang memadai," paparnya.
Lanjut Mahawan, penanganan Teluk Jakarta juga harus dikaitkan dengan restorasi ekosistem pesisir, terutama mangrove. Tetapi penanaman mangrove tidak boleh menjadi simbol semata.
Baca Juga: Targetkan Olah 50 Ton Sampah per Hari, TPST Kertamukti Bekasi Didukung Mesin Pengering Terbaru
"Mangrove hanya akan tumbuh baik jika tekanan sampah, pencemaran, sedimentasi, dan perubahan tata guna lahan dikendalikan. Jadi urutannya jelas: bersihkan kawasan, hentikan aliran sampah baru, pulihkan kualitas lingkungan, lalu lakukan rehabilitasi ekosistem secara berkelanjutan," ungkap dia.
Dalam jangka menengah, pemerintah perlu memperkuat ekonomi sirkular. Produsen kemasan harus ikut bertanggung jawab melalui skema pengurangan, penarikan kembali, dan daur ulang kemasan.
"Masyarakat pesisir, bank sampah, komunitas nelayan, pelaku daur ulang, dan sektor informal perlu dilibatkan bukan hanya sebagai tenaga bersih-bersih, tetapi sebagai bagian dari sistem pengelolaan sampah yang bernilai ekonomi. Dengan demikian, perlindungan lingkungan berjalan bersama penguatan ekonomi masyarakat," ucap Mahawan.
Pemerintah, kata Mahawan, perlu membangun sistem, bukan hanya membersihkan lokasi yang sifanya bukan solutif.
Baca Juga: Belajar dari CopenHill, Pakar Ingatkan Jakarta Jangan Sekadar Tiru Teknologi Pengolahan Sampah
Respons cepat di Muara Angke penting, namun akar masalahnya ada pada pencegahan sampah dari sumber, pengendalian sampah di sungai, koordinasi lintas wilayah, penegakan hukum, penguatan ekonomi sirkular, dan pemulihan ekosistem pesisir.
"Teluk Jakarta tidak boleh terus diperlakukan sebagai halaman belakang kota," jelasnya.
"Teluk Jakarta adalah wajah ekologis Jakarta, dan kualitasnya mencerminkan keseriusan kita mengelola kota secara berkelanjutan," sambung Mahawan.
Nelayan Kerang Hijau Terdampak
Sejumlah nelayan kerang hijau di Muara Angke mengeluhkan keberadaan sampah yang berada di perairan Teluk Jakarta. Suara keresahan itu sudah datang sejak dulu, bahkan saat ada proyek Reklamasi di Kepulauan Seribu.
Para nelayan menolak adanya proyek reklamasi di Kepulauan Seribu yang dianggap merusak ekosistem laut.
Salah satu penolakan datang dari seorang nelayan bernama Kalil, yang sejak dulu menentang segala bentuk perusakan ekosistem laut salah satu diantaranya yakni penolakan terhadap proyek Reklamasi di Pulau Seribu.
Kalil menyampaikan, keberadaan sampah di perairan Teluk Jakarta sangat berdampak terhadap hasil tangkapan ikan serta hasil budidaya kerang hijau yang ia kembangkan.
"Dampaknya bagi nelayan ya penurunan, penyusutan hasil tangkapan," kata Kalil kepada Pos Kota saat ditemui, Kamis, 4 Juni 2026.
Selain itu, Kalil yang merupakan pembudidaya kerang hijau ini mengaku juga sangat merasakan dampak dari keberadaan sampah yang menyebabkan lingkungan tercemar.
Hal ini juga berdampak terhadap hasil budidaya kerang hijau yang dia miliki, yang dampaknya menjadi penyusutan hasil tangkapan dan juga kualitas kerang yang kurang bagus.
"Kerang hijau ini akhirnya tercemar, dan kemudian pada akhirnya kerang hijau dibilang mengandung bahan kimia. Padahal ya karena pencemaran itu," tutur Kalil
Pria yang sudah 39 tahun menjadi nelayan ini menyoroti dampak reklamasi di Kepulauan Seribu yang berimbas terhadap nelayan. Menurutnya, masalah sampah ini ada kaitannya dengan proyek reklamasi Pulau Seribu.
Disisi lain, Kalil juga menyoroti nasib para nelayan yang sekarang ini semakin kesulitan untuk menangkap ikan karena harus mencari spot yang bagus yang tentunya terdapat keberadaan biota laut yang bisa dijual.
Saat ini, tambah dia, nelayan dihadapkan dengan kondisi sulit ditengah ekonomi yang sedang melemah. Ketika berlayar, nelayan kini harus merogok uang lebih bamyak untuk misalnya membeli bahan bakar.
"Dan bahan bakarnya menambah banyak. Aktivitasnya yang dulu diambil dengan jarak waktu 15 menit nyampe, atau setengah jam nyampe, sekarang lebih 3 jam, 2 jam perjalanan. Makan bahan bakar yang sangat banyak, bahan bakarnya dinaikkan," keluhnya.
Terpisah, Ketua RW 22 Kelurahan Muara Angke, Bani mengatakan, keberadaan sampah sangat menganggu aktivitas nelayang ada di sana.
"Dampaknya sangat bermasalah itu. Itu kan Muara," katanya.
Bani menuturkan, keberadan sampah di perairan membuat nelayan kesulitan mencari ikan dan hasil laut lainnya. Akibatnya, hasil tangkapan menjadi berkurang.
"Karena itu lintasan, lintasan keluar masuknya nelayan," jelas dia.
Bani meminta kepada Pemerintah khususnya Dinas KPKP agar memperhatikan masalah ini. Sebab keberadaan sampah sangat berdampak pada ekosistem laut.
"Kalau mereka menaungi nelayan, bukan hanya nelayan modern, tetapi nelayan, semua nelayan yang ada di DKI itu adalah tanggung jawabnya daripada KPKP," ucap dia.