POSKOTA.CO.ID - Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengapresiasi peluncuran Sistem Aplikasi Pelayanan (SAPA) UMKM sebagai langkah strategis dalam memperkuat ekosistem usaha melalui integrasi data dan kolaborasi lintas sektor.
Apresiasi tersebut disampaikan Bima saat menghadiri Soft Launching SAPA UMKM dalam mendukung Program Kesejahteraan Rakyat (PRO-KESRA) di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Kamis, 21 Mei 2026.
Bima menyoroti persoalan pendataan UMKM yang hingga kini masih menjadi tantangan di berbagai daerah. Ia mengatakan, data pelaku UMKM antarorganisasi perangkat daerah (OPD) kerap tidak sinkron sehingga menyulitkan proses pembinaan dan pengembangan usaha.
“Kalau berbicara tentang data UMKM, datanya itu beda-beda. Kadang bedanya ekstrem,” ujar Bima.
Baca Juga: Genjot Perekonomian Daerah, Wamendagri Bima Arya Dorong Pemda Percepat Digitalisasi UMKM
SAPA UMKM Dinilai Perkuat Sinergi Pengembangan Usaha
Menurutnya, ketidaksamaan data tersebut membuat pemerintah daerah kesulitan menentukan langkah pendampingan yang tepat, mulai dari pengurusan perizinan hingga perluasan akses pasar bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.
Bima menjelaskan, karakteristik UMKM di Indonesia sangat beragam sehingga membutuhkan pendekatan yang berbeda dalam proses pengembangan bisnis.
“UMKM ini memang variannya beda-beda. Pendekatannya lain, ritmenya juga lain,” katanya.
Karena itu, kehadiran SAPA UMKM dinilai menjadi solusi penting untuk menghadirkan basis data yang lebih terintegrasi sekaligus memperkuat sinergi antarpemangku kepentingan dalam pengembangan UMKM di daerah.
Ia juga mendorong penguatan pola kerja kolaboratif atau co-creation yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, perguruan tinggi, hingga komunitas dalam merancang solusi bagi pelaku UMKM.
“Ketika ada satu platform di mana di situ bisa duduk sama-sama semua, membangun prinsip co-creation, ini juga beberapa langkah lebih maju,” ujarnya.
Kemendagri Siap Kawal Implementasi SAPA UMKM
Bima menegaskan keberhasilan implementasi SAPA UMKM sangat bergantung pada keterlibatan aktif pemerintah daerah, terutama dalam memperbarui dan memanfaatkan data UMKM secara berkelanjutan.
Menurutnya, kepala daerah memiliki peran strategis karena paling memahami kondisi lapangan serta kebutuhan pelaku usaha di wilayah masing-masing.
Bima memastikan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia akan mendukung dan mengawal implementasi SAPA UMKM agar dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah daerah.
“Kemendagri insyaallah mengawal ini. Kita pastikan kepala daerah mendorong ini agar bisa dimanfaatkan oleh teman-teman di daerah,” tandasnya.
