Wamendagri Bima Sebut Efisiensi dan Sinergi Jadi Kunci Pengungkit Ekonomi Daerah

Selasa 28 Apr 2026, 20:07 WIB
Wamendagri Bima Arya Sugiarto saat penyusunan RKPD Jawa Tengah 2027 di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Selasa, 28 April 2026. (Sumber: Dok. Kemendagri)

Wamendagri Bima Arya Sugiarto saat penyusunan RKPD Jawa Tengah 2027 di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Selasa, 28 April 2026. (Sumber: Dok. Kemendagri)

SEMARANG, POSKOTA.CO.ID - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan efisiensi anggaran dan penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci utama dalam memacu pertumbuhan ekonomi daerah.

Hal tersebut disampaikannya dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 untuk penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027 di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Selasa, 28 April 2026.

Dalam paparannya, Bima menyampaikan bahwa pemerintah pusat terus mendorong kepala daerah untuk mengedepankan efisiensi belanja, inovasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta pengawalan Proyek Strategis Nasional (PSN) agar memberikan dampak nyata bagi perekonomian.

“Nah, jadi kami sering menyemangati para kepala daerah dengan poin-poin efisiensi, inovasi PAD, kemudian PSN yang sebagian kepala daerah menganggap itu rasanya berat, tapi rasanya kalau dikawal sama-sama itu justru bisa mengungkit ekonomi daerah,” kata Bima.

Baca Juga: Mendagri Ajak Pemda di Tanah Papua Perkuat Kolaborasi Dukung Program Perumahan

Ia menilai kapasitas fiskal Provinsi Jawa Tengah secara umum tergolong kuat dan menjadi salah satu yang menonjol di tingkat nasional. Hal tersebut tercermin dari struktur pendapatan daerah, di mana porsi PAD mencapai 66,07 persen, sementara transfer dari pemerintah pusat sebesar 33,83 persen.

“Kalau kita lihat Bapak-Ibu sekalian, kapasitas fiskal di Jawa Tengah ini mantap,” ujarnya.

Meski demikian, ia mengingatkan masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah, khususnya bagi daerah yang tingkat kemandirian fiskalnya masih rendah dan masih bergantung pada transfer pemerintah pusat.

Sejalan dengan itu, Bima menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang rasional dan bertanggung jawab, terutama di tengah keterbukaan informasi yang membuat setiap kebijakan publik semakin mudah menjadi sorotan.

Baca Juga: Pastikan Hunian Layak, Mendagri Bersama Menteri PKP Tinjau Perumahan di Sorong

“Kita semua harus hati-hati. Jangan sampai menganggarkan sesuatu yang tidak masuk akal,” ucapnya.


Berita Terkait


News Update