POSKOTA.CO.ID - Di tengah laju perdagangan yang kian cepat terutama sejak ledakan e-commerce dan layanan digital risiko kerugian di sisi konsumen ikut meningkat.
Dari transaksi daring yang tak transparan hingga sengketa layanan, dinamika ini membuat perlindungan konsumen tak lagi bisa dianggap sekadar pelengkap kebijakan. Negara hadir untuk memastikan keseimbangan antara pelaku usaha dan masyarakat tetap terjaga.
Dalam konteks itulah, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan Republik Indonesia membuka pendaftaran Calon Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional untuk masa bakti 2027–2030 pada April 2026.
Lembaga ini bukan sekadar badan formal, melainkan institusi strategis yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dalam mengawal kebijakan perlindungan konsumen.
Seorang pejabat di Kemendag menegaskan, “Kami mencari figur yang tidak hanya kompeten, tetapi juga memiliki integritas dan keberpihakan terhadap kepentingan publik.” Pernyataan ini mencerminkan besarnya tanggung jawab yang akan diemban oleh anggota BPKN ke depan.
Baca Juga: Mengapa Masih Hujan di Musim Kemarau? Ini Penjelasan BMKG
Menjadi anggota BPKN berarti berada di garis depan dalam menjaga keseimbangan ekosistem perdagangan. Mandatnya mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Secara garis besar, ada empat peran utama yang akan dijalankan. Pertama, memberikan rekomendasi langsung kepada pemerintah terkait kebijakan yang berdampak pada konsumen. Kedua, mengkaji berbagai regulasi yang berkaitan dengan keamanan dan kualitas barang atau jasa.
Ketiga, BPKN juga berfungsi sebagai pusat pengaduan publik. Laporan dari masyarakat, LPKSM, hingga pelaku usaha akan dianalisis untuk menemukan solusi yang adil. Terakhir, anggota bertugas aktif mengedukasi masyarakat melalui kampanye dan sosialisasi agar kesadaran konsumen meningkat.
Dalam praktiknya, pekerjaan ini tidak bersifat administratif semata. Anggota kerap turun langsung ke lapangan, menangani kasus, hingga berdialog dengan berbagai pihak.
Seleksi Berlapis, Fokus pada Integritas dan Kapasitas
Dengan target hanya 15–25 orang anggota, proses seleksi dirancang ketat dan berlapis. Pendaftaran dilakukan secara daring pada 6–19 April 2026, diikuti seleksi administrasi dan penelusuran rekam jejak.
.jpg)
