“Ribuan warga kehilangan tempat tinggal, mata pencaharian, akses pendidikan, serta layanan kesehatan. Tidak sedikit dari mereka hidup dalam kondisi yang jauh dari standar kemanusiaan yang layak. Sebagian besar pengungsi belum mendapatkan perhatian optimal, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah," ujar Filep.
Selain faktor keamanan, Filep juga menyoroti fakta kemiskinan di Tanah Papua yang masih menjadi persoalan serius. Berdasarkan data nasional, Tanah Papua secara konsisten berada dalam kategori provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia.
“Hal ini menjadi indikator adanya ketimpangan pembangunan yang belum teratasi secara efektif, meskipun berbagai kebijakan afirmatif telah digulirkan oleh pemerintah,” lontarnya.
Baca Juga: Viral! Cara Curang Peserta UTBK 2026 di Undip Bikin Warganet Geram
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa penyelesaian kasus pelanggaran HAM selama beberapa dekade terakhir yang belum tuntas secara adil dan transparan turut memperkeruh situasi.
“Ketidakjelasan dalam penanganan kasus-kasus tersebut dinilai memperdalam rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap negara dan memperpanjang siklus konflik yang terus terjadi hingga saat ini,” kata Filep.
