POSKOTA.CO.ID - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menyusun kebijakan baru terkait pajak kendaraan listrik di tengah perubahan regulasi nasional. Kebijakan ini menjadi perhatian publik karena sebelumnya kendaraan listrik mendapatkan berbagai insentif, termasuk pembebasan pajak.
Langkah tersebut diambil setelah terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2026 yang mengatur Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Aturan ini menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menyesuaikan kebijakan fiskal di wilayah masing-masing.
Meski insentif pajak tidak lagi sepenuhnya gratis, Pemprov DKI Jakarta memastikan akan tetap menghadirkan skema yang adil dan tidak memberatkan masyarakat.
Pemerintah juga menegaskan komitmennya dalam menjaga transisi menuju penggunaan kendaraan ramah lingkungan tetap berjalan.
Baca Juga: Mercedes-Benz Dealer of the Year 2025 Digelar, Ini Daftar Pemenang Lengkapnya
Pemprov DKI Siapkan Aturan Pajak yang Lebih Adil
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyatakan bahwa pemerintah daerah tengah merumuskan aturan turunan untuk menyesuaikan kebijakan tersebut. Ia memastikan pendekatan yang diambil akan mempertimbangkan aspek keadilan sekaligus keberlanjutan program kendaraan listrik.
"Berkaitan dengan kendaraan listrik, karena sekarang Permendagri-nya keluar dalam waktu dekat, Pemerintah DKI Jakarta akan mengatur kebijakan yang berkaitan dengan kendaraan listrik secara adil," kata Pramono di Balai Kota Jakarta pada Jumat, 17 April 2026.
Ia juga menegaskan bahwa selama ini kendaraan listrik masih mendapatkan berbagai kemudahan, termasuk pembebasan pajak. "Kendaraan listrik ini kan dapat fasilitas ganjil genap, pajaknya nol persen. ," tambahnya.
Baca Juga: BMW Rayakan 25 Tahun di Indonesia Lewat Festival of JOY, Hadirkan Puluhan Model dan Test Drive
Insentif Tetap Dikaji untuk Ringankan Beban Masyarakat
Meski kebijakan pajak akan berubah, Pemprov DKI Jakarta memastikan tidak akan langsung membebani masyarakat. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta saat ini masih mengkaji skema insentif fiskal yang tepat untuk menjaga daya beli masyarakat.
Skema tersebut dirancang agar tetap sejalan dengan aturan perundang-undangan, sekaligus memberikan keringanan bagi pengguna kendaraan listrik.
Dorong Ekosistem Kendaraan Listrik di Jakarta
Pemprov DKI Jakarta berkomitmen menjaga keseimbangan antara kepatuhan terhadap regulasi nasional dan upaya mendorong penggunaan kendaraan ramah lingkungan. Insentif yang disiapkan diharapkan mampu mempercepat pertumbuhan ekosistem kendaraan listrik di Jakarta.
Selain sebagai pelaksana kebijakan, pemerintah daerah juga ingin berperan sebagai fasilitator agar masyarakat tetap merasakan manfaat nyata dari peralihan ke energi bersih.
Baca Juga: Edisi Terbatas Vespa 946 Horse Resmi Dijual di Indonesia, Intip Harganya
Targetkan Jakarta Lebih Ramah Lingkungan
Kebijakan ini juga menjadi bagian dari visi besar menjadikan Jakarta sebagai kota berkelanjutan. Penggunaan kendaraan listrik dinilai penting untuk menekan emisi dan memperbaiki kualitas udara di Ibu Kota.
Dengan pendekatan yang mengedepankan keadilan, Pemprov DKI Jakarta optimistis transformasi energi bersih tetap dapat berjalan tanpa mengorbankan kesejahteraan masyarakat.
"Setiap kebijakan yang diambil tidak hanya berorientasi pada kepatuhan regulasi, tetapi juga pada keberlanjutan, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat Jakarta," bunyi keterangan tertulis Bapenda DKI Jakarta.