Ketua Umum Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri (FKPPI), Pontjo Sutowo. (Sumber: Poskota/M. Tegar Jihad)

JAKARTA RAYA

FKPPI Soroti Kemerdekaan Belum Utuh, Pembebasan Mental Jadi Tantangan

Rabu 15 Apr 2026, 15:15 WIB

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Ketua Umum Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri (FKPPI), Pontjo Sutowo menyampaikan pentingnya mempererat silaturahmi sebagai langkah awal dalam membangun kesamaan pandangan untuk menghadapi berbagai tantangan bangsa ke depan. 

Hal itu dikatakannya, saat acara Halal Bi Halal 1447 Hijriyah FKPPI di Gedung Griya Ardhya Garini Halim, di Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Rabu, 15 April 2026.

Menurutnya, silaturahmi bukan sekadar ajang berkumpul, tetapi menjadi ruang strategis untuk membahas persoalan Indonesia serta merumuskan arah perjuangan di masa mendatang.

“Intinya adalah mempererat silaturahmi. Tapi silaturahmi juga kita gunakan untuk membangun kesamaan pandangan. Apa masalah kita, bagaimana kita ke depan,” ujar Pontjo. 

Baca Juga: Wacana Penundaan Pemilu Terus jadi Polemik, Ormas FKPPI: Sebaiknya Hidupkan Kembali Referendum

Dalam kesempatan itu, Pontjo mengangkat persoalan mendasar tentang makna Indonesia yang menurutnya tidak hanya dipahami sebagai entitas negara dalam konteks wilayah, rakyat, dan pemerintahan, melainkan sebuah semangat perjuangan untuk memerdekakan seluruh masyarakat di Nusantara. 

Ia menilai, inti dari Indonesia adalah kemerdekaan yang harus dirasakan oleh seluruh rakyat.

“Kalau Indonesia, ontologi dari Indonesia, inti pokok dari Indonesia itu adalah kemerdekaan. Kemerdekaan bagi seluruh masyarakat di wilayah Nusantara, itulah Indonesia,” katanya.

Meski Indonesia telah memasuki 80 tahun sejak proklamasi kemerdekaan, Pontjo mengingatkan bahwa perjuangan belum sepenuhnya selesai. 

Baca Juga: Jenderal Andika Tunjuk Mayjen Untung Pangdam Jaya Dikritik, Ketua PD IX KB FKPPI DKI: Hentikan Stigmatisasi ala Orba

Pontjo menyebut, kemerdekaan yang diraih pada 1945 baru sebatas memutus penjajahan kekuasaan, sementara penjajahan mental justru masih berlangsung hingga saat ini.

“Walaupun kita sudah 80 tahun setelah proklamasi, artinya memutus penjajahan kekuasaan, tetapi proklamasi tidak serta merta memutus penjajahan mental. Penjajahan mental baru dimulai 80 tahun lalu dan belum selesai,” ungkapnya.

Pontjo mengatakan, tanpa adanya pembebasan mental, masyarakat Indonesia tidak akan pernah benar-benar merdeka. 

Ia menekankan bahwa bentuk penjajahan modern tidak lagi bersifat fisik, melainkan lebih kepada dominasi cara berpikir dan ketergantungan yang menghambat kemandirian bangsa.

Baca Juga: Kembali Terpilih jadi Ketum FKPPI, Begini Keinginan Pontjo Sutowo

“Oleh karena itu, kita harus kembali memperkuat semangat pembebasan itu dilanjutkan di masa-masa depan,” tegasnya.

Sebagai bagian dari keluarga besar TNI-Polri, FKPPI merasa memiliki tanggung jawab moral untuk berada di garis depan dalam memperjuangkan semangat pembebasan tersebut. 

Pontjo menyebut, nilai-nilai perjuangan 1945 sejatinya adalah semangat pembebasan yang harus terus diwariskan kepada generasi berikutnya.

“FKPPI sebagai bagian dari keluarga besar TNI-Polri merasa punya tanggung jawab untuk berdiri paling depan memperjuangkan semangat pembebasan itu,” katanya.

Ia juga menyinggung peran besar TNI-Polri dalam sejarah perjuangan bangsa, yang dinilainya sebagai salah satu organisasi paling berpengaruh dalam upaya pembebasan Indonesia dari penjajahan. 

Namun, ia mengakui bahwa dinamika zaman menuntut adanya penyesuaian dalam cara perjuangan.

Pontjo menjelaskan, pada masa lalu TNI memiliki dua kekuatan utama, yakni kekuatan teknis dan kekuatan sosial. Namun pascareformasi, terdapat pembatasan terhadap peran sosial TNI, sehingga penggunaan “senjata sosial” menjadi belum optimal.

“Sejak reformasi, ada kebutuhan untuk TNI membatasi diri dalam kegiatan sosial, sehingga penggunaan senjata sosial masih belum jelas bagaimana seharusnya dilakukan,” ujarnya.

Padahal, menurutnya, tantangan saat ini justru membutuhkan kekuatan sosial sebagai alat perjuangan. Ia menilai, bentuk penjajahan modern lebih efektif dilawan melalui gerakan sosial yang melibatkan partisipasi masyarakat luas.

“Tapi itu sangat dibutuhkan karena bentuk penjajahan hari ini justru memerlukan kekuatan sosial untuk melawan, tidak dalam bentuk senjata tetapi dalam bentuk perjuangan sosial,” jelas Pontjo.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa FKPPI memiliki kekuatan besar yang tersebar di seluruh Indonesia. 

Organisasi tersebut, dikatakan Pontjo, hadir di setiap kabupaten/kota bahkan hingga tingkat desa, karena hampir di setiap wilayah terdapat anak dari anggota TNI maupun Polri.

“FKPPI ada di seluruh Kabupaten/Kota, tidak ada satu pun Kabupaten/Kota yang tidak ada FKPPI-nya. Malah anggotanya tidak ada satu desa pun di Indonesia yang tidak ada anak TNI atau anak Polri, pasti ada,” kata dia.

Dengan jaringan yang luas tersebut, Pontjo berharap semangat perjuangan yang digaungkan tidak hanya berhenti di tingkat pusat, tetapi dapat menyebar ke seluruh daerah sebagaimana strategi perjuangan yang pernah dilakukan oleh Sudirman.

“Sudirman berperang tanpa modal senjata tetapi partisipasi di seluruh daerah, itulah yang membuat kenyataan. Kita berharap acara hari ini adalah menggaungkan niat itu,” ujarnya. (cr-4). 

Tags:
TNI-PolriJakarta Timur FKPPI

Tim Poskota

Reporter

Muhammad Dzikrillah Tauzirie

Editor