JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mencatat Jakarta sebagai ibu kota terpadat di dunia dengan jumlah penduduk mencapai sekitar 41–42 juta jiwa. Angka tersebut menempatkan Jakarta di posisi pertama, disusul Dhaka, Bangladesh, dengan total sekitar 36,6 juta penduduk.
Menanggapi hal itu, Pengamat Tata Kota Yayat Supriatna mempertanyakan dasar perhitungan yang digunakan PBB, terutama terkait batasan wilayah yang dimaksud dalam laporan tersebut.
“Jakarta menjadi kota terpadat menurut PBB dengan jumlah 41–42 juta jiwa itu kan menjadi pertanyaan, apakah kota ini dalam konteks administrasi Jakarta atau termasuk wilayah fungsionalnya pendukung dalam satu kesatuan Greater Jakarta?” ujar Yayat kepada Poskota, Selasa, 14 April 2026.
Menurut Yayat, jika yang dimaksud adalah kawasan aglomerasi atau Greater Jakarta, maka angka tersebut masih perlu ditelusuri lebih dalam. Pasalnya, jumlah penduduk Jakarta secara administratif hanya sekitar 11 juta jiwa. Sementara itu, jika ditambah dengan wilayah penyangga seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek), totalnya diperkirakan mencapai sekitar 30 juta jiwa.
Baca Juga: 2 Kali Ledakan Diduga Dari Gas Portabel, Ketua RT Ungkap Penghuni Kos Ditemukan Tewas di Kamar Mandi
“Jadi angka 41–42 juta kan kita belum hitung. Penduduk Jakarta 11 jutaan, ditambah penduduk Bodetabek berapa? Perkiraan 30 juta. Kenapa angkanya jadi 40? Mungkin belum dihitung dengan penduduk di wilayah Purwakarta, Karawang, atau wilayah Lebak, atau wilayah sekitar Banten yang secara tidak langsung sangat terpengaruh oleh peran Jakarta,” ucap Yayat.
Ia juga menyoroti perbandingan Jakarta dengan kota-kota besar dunia seperti Tokyo dan Dhaka. Menurutnya, jika Jakarta melampaui Tokyo, hal tersebut lebih disebabkan oleh faktor jumlah penduduk, bukan kualitas kota secara keseluruhan.
“Kalau misalnya Jakarta bisa melampaui Tokyo dan Dhaka kalau Tokyo saya kira wajarlah karena mengalami penurunan jumlah penduduk, jumlah kelahiran. Jadi orang-orang Jepang itu sekarang sangat memperhatikan apakah punya anak atau tidak,”ungkap Yayat.
Lebih lanjut, Yayat menilai bahwa penurunan pertumbuhan penduduk di Jepang membuat Tokyo kalah cepat dibandingkan Jakarta dari sisi populasi. Namun, dari sisi infrastruktur dan pelayanan kota, Tokyo dinilai masih jauh lebih unggul.
Baca Juga: Diduga Terjadi Korsleting Listrik, Lima Pintu Rumah Kontrakan di Kebon Jeruk Jakbar Ludes Terbakar
“Kalau membandingkan Jakarta dengan Tokyo, kalau Jakarta dari sisi populasi, tapi kalau Tokyo infrastrukturnya bagus. Jakarta dengan Dhaka mungkin dari sisi populasinya besar, tapi dalam konteks pelayanan kotanya masih kalah dengan Tokyo. Jadi kalau dikatakan Jakarta melampaui Tokyo, ya melampauinya karena jumlah populasi penduduknya saja,” katanya.
Ia menduga angka yang dirilis PBB lebih merujuk pada kawasan metropolitan luas atau Greater Jakarta, yang mencakup wilayah-wilayah hingga Sukabumi dan Cianjur. Karena itu, ia menekankan pentingnya kejelasan metodologi data.
“Saya kira kalau melihat laporan PBB itu, itu bukan Jakarta tapi Greater Jakarta yang mungkin penduduknya melampaui sampai wilayah Sukabumi, wilayah kota, wilayah Cianjur. Jadi selama validitas data dari PBB itu tidak menjelaskan apakah angka 41–42 juta jiwa itu di lingkup kota Jakarta atau dengan kota-kota sekitarnya,” ujar dia.
Di sisi lain, Yayat menilai kondisi kepadatan penduduk di Jakarta saat ini sudah menjadi persoalan serius yang perlu ditangani secara komprehensif. Ia bahkan menyebut situasi ini bukan lagi sekadar potensi, melainkan sudah menjadi masalah nyata.
“Jadi apakah jadi bom waktu atau tidak, sebetulnya sekarang sudah menjadi masalah. Bom itu sudah meledak sebetulnya. Kenapa meledaknya? Karena daya tampung dan daya dukungnya sudah terlampaui,” katanya.
Baca Juga: PBB Sebut Jakarta Kota Terpadat Dunia, Pemprov Tegaskan 42 Juta Bukan Penduduk Resmi
Yayat menjelaskan, tingginya jumlah penduduk membuat Jakarta semakin rentan terhadap berbagai persoalan lingkungan dan kebencanaan, seperti banjir, kekeringan, hingga polusi udara.
“Jakarta ini sensitif dengan curah hujan yang gampang banjir, sensitif dengan musim kemarau yang panas yang mudah kebakaran dan sulit air, sensitif dengan polusi udara. Jadi Jakarta sebetulnya adalah kota yang sangat sensitif dengan aspek kebencanaan karena pertambahan penduduk yang semakin meningkat dan daya dukungnya sudah terlampaui,” jelasnya.
Sebagai solusi, ia mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mulai memperketat aturan kependudukan, terutama bagi para pendatang. Ia menilai Jakarta harus memiliki standar tertentu agar tidak semua orang bebas datang tanpa kesiapan.
“Jakarta itu harus mulai memperketat dalam konteks peraturan daerah tentang syarat-syarat kependudukan. Jakarta ini terlalu baik dengan pendatang, semua boleh datang. Tapi pertanyaannya, yang datang itu petarung atau pecundang? Jakarta itu kota petarung,” ujarnya.
Yayat juga mengusulkan adanya persyaratan minimum pendidikan bagi pendatang yang ingin menetap dan bekerja di Jakarta, sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
“Kalau misalnya untuk dapat KTP Jakarta harus minimal SMA, maka bagi mereka yang datang dengan ijazah SMP harus ikut wajib akselerasi sekolah supaya syarat itu terpenuhi. Kenapa itu penting? Karena menjadi bagian dari upaya peningkatan sumber daya manusia,” katanya.
Selain itu, ia menekankan pentingnya kerja sama antardaerah sebagai solusi jangka panjang untuk mengurangi arus urbanisasi ke Jakarta. Ia mendorong adanya investasi dan pengembangan ekonomi di daerah asal pendatang agar mereka tidak perlu datang ke ibu kota.
“Jakarta bisa berkolaborasi dengan daerah-daerah asal pendatang untuk membangun kerja sama. Misalnya Jakarta berinvestasi di daerah seperti NTT atau NTB membangun usaha peternakan, usahanya dikembangkan di daerah tapi hasilnya dikirim ke Jakarta tanpa harus dengan orang-orangnya,” jelasnya.
Menurutnya, pengembangan sektor agroindustri di daerah penyangga seperti Cianjur, Sukabumi, dan Bogor juga dapat menjadi solusi untuk mendukung kebutuhan Jakarta sekaligus menekan laju urbanisasi.
“Jadi dalam hal ini yang harus dikembangkan adalah konsep kerja sama antardaerah sebagai bagian dari cara untuk menghentikan atau mengurangi jumlah pendatang yang masuk Jakarta,” ucapnya. (cr-4)