BANDUNG, POSKOTA.CO.ID - Proyek Bus Rapid Transit (BRT) di Kota Bandung kembali menjadi sorotan. DPRD Kota Bandung mendesak pemerintah pusat dan daerah duduk bersama agar pembangunan transportasi massal tersebut tidak asal jadi.
Anggota Komisi III DPRD Kota Bandung, Uung Tanuwidjaja meminta Pemerintah Kota Bandung dan Kementerian Perhubungan segera melakukan pembahasan bersama. Ia menegaskan, BRT merupakan proyek strategis nasional yang harus dijaga kualitasnya.
“Jangan sampai ada pembangunan fisik, tapi hasilnya jelek. Kan anggarannya bintang lima, jangan sampai hasilnya kaki lima,” kata Uung dalam keterangannya.
Seperti diketahui, Wali Kota Bandung sebelumnya membekukan sementara izin pembangunan proyek BRT. Kebijakan itu diambil setelah ditemukan sejumlah persoalan kualitas pengerjaan di lapangan.
Baca Juga: Warga Tewas Tertimpa Pohon Tumbang, DPRD Kota Bandung Sentil Kinerja Pemkot
Uung mengingatkan, sejak awal dirinya telah mewanti-wanti agar proyek ini mendapat perhatian serius. Ia menilai, pembangunan BRT harus mencerminkan standar kelas nasional dan tidak mengalami keterlambatan seperti proyek infrastruktur sebelumnya, salah satunya flyover Nurtanio.
“Anggaran di kementerian cukup besar, jadi hasilnya harus bintang lima,” ujarnya.
Selain kualitas fisik, Uung juga menyoroti pentingnya sosialisasi kepada masyarakat. Menurutnya, masih banyak warga yang belum mengetahui tujuan dan manfaat kehadiran BRT.
“Sosialisasi harus terus dilakukan sampai BRT ini diluncurkan,” katanya.
Baca Juga: DPRD Kota Bandung Bahas Raperda Pengumpulan Donasi
Ia juga mengingatkan Pemkot Bandung untuk mengantisipasi dampak pembangunan terhadap lalu lintas dan kondisi sosial masyarakat. Salah satu titik yang disorot adalah Jalan Sudirman yang akan dilalui jalur BRT.
Menurutnya, ruas Jalan Sudirman saat ini sudah cukup sempit, terlebih setelah adanya penambahan trotoar. Dengan masuknya jalur BRT, potensi kemacetan dinilai semakin besar.
Selain itu, keberadaan pasar tumpah di kawasan Andir dan Ciroyom juga berpotensi menimbulkan persoalan. Pasalnya, BRT direncanakan mulai beroperasi sejak pukul 06.00 WIB, sementara aktivitas pasar masih berlangsung.
“Dikhawatirkan akan menimbulkan dampak sosial. Karena itu sosialisasi dan antisipasi harus dilakukan,” ucapnya.
Ia menambahkan, seluruh pihak perlu duduk bersama untuk mengkaji berbagai hambatan di lapangan. Menurutnya, pembangunan tidak hanya fokus pada fisik, tetapi juga harus memperhatikan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.
“Kalau BRT berjalan lancar, itu bagus bagi Kota Bandung karena punya transportasi yang mumpuni, tepat waktu, dengan trayek yang teratur,” tuturnya.