POSKOTA.CO.ID - Rencana pemerintah untuk kembali menerapkan pembelajaran daring atau sekolah online April 2026 menuai sorotan tajam dari parlemen. Kebijakan ini sebelumnya digagas sebagai langkah efisiensi BBM, khususnya dalam menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM).
Namun, Komisi X DPR RI menilai kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan dampak serius bagi dunia pendidikan. Pengalaman selama pandemi Covid-19 dinilai menjadi bukti nyata bahwa sistem pembelajaran jarak jauh tidak sepenuhnya efektif jika diterapkan kembali dalam kondisi saat ini.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayanti, mengingatkan agar pemerintah tidak terburu-buru mengambil keputusan strategis yang berdampak luas terhadap siswa dan kualitas pendidikan nasional.
“Pembelajaran daring itu sudah pernah kita jalani, dan hasilnya meninggalkan banyak persoalan serius dalam dunia pendidikan,” ujarnya, Selasa 24 Maret 2026.
Baca Juga: Kapan Anak Sekolah Masuk Setelah Lebaran 2026? Cek Tanggalnya di Sini
Dampak Pembelajaran Daring Dinilai Masih Terasa
Menurut Esti, penerapan pembelajaran daring di masa lalu meninggalkan sejumlah persoalan yang hingga kini masih dirasakan. Salah satu dampak paling signifikan adalah menurunnya kemampuan siswa dalam memahami materi pelajaran.
Selain itu, pembelajaran jarak jauh juga dinilai melemahkan pembentukan karakter dan kedisiplinan siswa. Ia menegaskan bahwa fenomena learning loss menjadi perhatian serius yang belum sepenuhnya teratasi.
Penurunan kualitas pendidikan ini bahkan tercermin dalam hasil Programme for International Student Assessment (PISA) 2022, di mana Indonesia mengalami penurunan skor pada aspek literasi membaca, matematika, dan sains.
“Pembelajaran daring sulit membentuk sikap, karakter, dan kedisiplinan siswa. Ini yang jadi perhatian serius,” jelasnya.
Baca Juga: Jaga Stabilitas Harga, Ini Enam Rekomendasi Fahira Idris untuk Satgas Pangan
Aspek Psikologis Siswa Jadi Sorotan
Tidak hanya berdampak pada akademik, sistem pembelajaran daring juga dinilai memengaruhi kondisi psikologis siswa. Minimnya interaksi sosial selama belajar dari rumah menjadi salah satu faktor yang memicu berbagai persoalan.
Ketergantungan terhadap gawai meningkat, sementara tekanan psikologis seperti stres juga ikut muncul. Kondisi ini dinilai berpotensi mengganggu perkembangan siswa secara menyeluruh.
Pemerintah Pertimbangkan Efisiensi Energi
Di sisi lain, pemerintah mempertimbangkan kebijakan pembelajaran daring sebagai bagian dari strategi menghadapi tekanan global di sektor energi. Selain itu, skema kerja fleksibel seperti work from anywhere juga menjadi opsi untuk mengurangi mobilitas masyarakat.
Meski demikian, Komisi X DPR RI menegaskan bahwa sektor pendidikan tidak boleh menjadi korban dari kebijakan efisiensi tersebut.
Baca Juga: Kasatgas PRR Dampingi Presiden Prabowo Rayakan Idulfitri Bersama Masyarakat di Aceh Tamiang
DPR Minta Solusi Alternatif Tanpa Korbankan Pendidikan
Esti meminta pemerintah mencari solusi lain yang lebih tepat dan tidak berdampak negatif terhadap kualitas pendidikan. Ia mengusulkan beberapa langkah alternatif, seperti pengaturan transportasi siswa melalui sistem antar-jemput maupun optimalisasi angkutan umum.
“Kami menerima banyak aspirasi masyarakat, dan mayoritas menolak pembelajaran daring. Jangan sampai ini jadi kebijakan utama,” tegasnya.
Polemik ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan bukan hanya soal efisiensi jangka pendek, tetapi juga menyangkut masa depan generasi bangsa yang harus dijaga kualitasnya secara berkelanjutan.