POSKOTA.CO.ID - Kondisi geopolitik di kawasan Timur Tengah yang semakin memanas mendorong pemerintah menyiapkan langkah antisipatif terhadap penyelenggaraan ibadah haji 2026. Situasi keamanan di sejumlah wilayah konflik menjadi perhatian utama demi memastikan keselamatan para jemaah.
Melalui Kementerian Haji dan Umrah, pemerintah telah menyusun sejumlah skenario sebagai langkah mitigasi risiko. Dua opsi utama disiapkan jika konflik di Timur Tengah terus berlanjut hingga masa keberangkatan jemaah haji.
Langkah ini dibahas dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Rabu, 11 Maret 2026. Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf menegaskan bahwa seluruh kebijakan yang disiapkan berfokus pada perlindungan jemaah haji Indonesia.
"Prinsip utama dalam penyusunan skenario tersebut adalah menjaga keselamatan dan keamanan jemaah haji sebagai prioritas tertinggi," kata Irfan dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 11 Maret 2026.
Baca Juga: Prioritas Keselamatan Jamaah, Pemerintah Buka Kemungkinan Tunda Haji Akibat Konflik Timur Tengah
Skenario Darurat Haji: Pengalihan Rute Penerbangan
Dalam skenario pertama, pemerintah menyiapkan alternatif jalur penerbangan baru untuk menghindari wilayah udara yang berada di sekitar zona konflik. Beberapa wilayah yang dihindari antara lain Irak, Suriah, Iran, Israel, Uni Emirat Arab, dan Qatar.
Sebagai gantinya, penerbangan haji direncanakan melewati jalur selatan melalui Samudra Hindia sebelum memasuki ruang udara Afrika Timur atau jalur lain yang dinilai lebih aman.
Selain itu, Kementerian Haji dan Umrah juga terus menjalin koordinasi dengan pemerintah Arab Saudi guna memastikan keamanan jalur penerbangan yang akan digunakan.
Dengan waktu tempuh yang lebih lama, sejumlah pesawat yang tidak memiliki jangkauan penerbangan jarak jauh kemungkinan harus melakukan technical landing di negara ketiga. Hal tersebut berpotensi meningkatkan biaya operasional penerbangan.
Pemerintah juga mempertimbangkan perubahan slot time penerbangan agar jadwal keberangkatan dan kepulangan jemaah tetap berjalan sesuai rencana.
"Tentu seperti yang saya sampaikan tadi, berpotensi menambah biaya penerbangan akibat adanya penambahan jarak dan waktu tempuh karena pengalihan rute penerbangan," ujar Irfan.
Opsi Kedua: Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji
Selain pengalihan rute penerbangan, pemerintah juga menyiapkan skenario kedua yang lebih ekstrem, yakni kemungkinan pembatalan keberangkatan jemaah haji Indonesia.
Skenario ini dapat diambil apabila pemerintah Arab Saudi tetap membuka penyelenggaraan ibadah haji, tetapi kondisi keamanan di kawasan dinilai terlalu berisiko bagi keselamatan jemaah haji Indonesia.
Dalam hal ini, pemerintah akan melakukan negosiasi tingkat tinggi agar biaya tersebut bisa digunakan kembali pada penyelenggaraan haji tahun 2027 tanpa dikenakan penalti. "Dan ini berbagai kemungkinan termasuk kemungkinan penolakan juga ada saja sehingga kami juga selalu mengantisipasinya," ucap dia.
Baca Juga: Lapangan Padel di Jalan Haji Nawi Jaksel Disegel karena Bising dan Tak Berizin
Haji 2026 Berpotensi Digelar dalam Situasi Darurat
Dengan situasi konflik yang masih berlangsung di Timur Tengah, penyelenggaraan haji 2026 berpotensi berlangsung dalam kondisi darurat.
Karena itu, pemerintah terus memantau perkembangan keamanan di kawasan tersebut sekaligus menyiapkan berbagai langkah antisipatif agar keselamatan jemaah haji Indonesia tetap menjadi prioritas utama.