Menurutnya, sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, DPRD memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Karena itu, keterlibatan legislatif dalam proses kebijakan dinilai penting. Bahkan ia menyebut, tak jarang kehadiran DPRD seolah tak diindahkan dan terkesan dianggap sebagai ‘common enemy’ oleh pemerintah daerah.
"Padahal, kami punya peran sentral dan strategis dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tapi kerap tidak diindahkan dan dimungkinkan ada anggapan DPRD ini seperti common enemy pemerintah daerah," ucapnya.
Baca Juga: Nenek Pejalan Kaki Tewas Tertabrak Mobil Box di Jalan Raya Petir-Serang
Meski begitu, DPRD memastikan akan tetap menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja para pejabat yang baru dilantik. (gat)
Sejumlah ASN Bandung Barat saat pelantkan rotasi mutasi jabatan. Poskota/Gatot Poedji Utomo
