JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahadiansyah mengingatkan agar dorongan implementasi Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2025 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) perlu dilakukan dengan prinsip penuh kehati-hatian.
Hal ini menjadi sorota, mengingat pemerintah pusat telah menekankan agar kebijakan tidak membebani masyarakat bawah.
"Peraturan daerah (Perda) KTR DKI Jakarta bukan sekadar mengatur di mana boleh dan tidak boleh merokok. Melainkan ada perluasan sampai pengaturan penjualan pada pedagang kelontong, pedagang pasar, pedagang keliling dan sebagainya,” ujar Trubus kepada wartawan, Minggu, 22 Februari 2026.
“Perluasan jangkauan pengaturan itulah yang bisa memicu resistensi publik menjadi besar. Pemerintah harus mengetahui dinamika ini," katanya.
Baca Juga: Pengurus RT Ungkap Lapangan Padel di Pulomas Bermasalah Izin Sejak Awal
Trubus menekankan, penegakan Perda KTR tidak bisa serta merta dilaksanakan secara ketat, sebab harus memperhitungkan dampak terhadap keberlangsungan ekonomi dan keberlangsungan usaha.
Dalam konteks pertumbuhan ekonomi saat ini, Trubus menilai bahwa pemerintah sedang mendorong pelaku usaha untuk kembali bergerak.
"Tidak sedikit pelaku usaha yang berada dalam ekosistem pertembakauan yang juga menjadi bagian dari ekosistem ekonomi. Oleh sebab itu, semua kebijakan ataupun peraturan daerah yang berisi pelarangan sering harus dibarengi solusi," ucap dia.
Trubus menilai bahwa peraturan daerah yang sarat dengan pelarangan total pun tidak selalu efektif dalam praktiknya. Menurutnya, penerapan harus diimplementasikan secara terukur.
Baca Juga: Toko Kue di Bogor Dibobol Maling, Kerugian Ditaksir Puluhan Juta Rupiah
"Menurut saya, dalam penerapannya, buat saja tegas tetapi lebih terbatas. Misalnya, fokus pada tempat ibadah, fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, dan tempat pendidikan. Jangan diperluas ke pasar tradisional atau ruang-ruang ekonomi rakyat kecil," kata dia.
