JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Masyarakat mengeluhkan maraknya pencurian aset pada fasilitas umum, seperti pelat besi JPO hingga marka kuning jalan.
Ridwan Salih, 33 tahun, warga Kembangan, miris dengan kasus pencurian aset fasilitas umum. Ia mengaku heran dengan tindakan tersebut.
"Miris, tapi saya juga heran, kok bisa ya mereka pada mencuri itu. Padahal itu kan di tempat umum," kata Ridwan kepada Poskota, Jumat, 13 Februari 2026.
Pria yang sehari-hari bekerja menaiki transportasi umum itu melihat langsung aksi pencurian di salah sebuah gardu listrik.
Baca Juga: MRT Evaluasi Keluhan Pengunjung Blok M Hub yang Sebut Pengap dan Rawan Kejahatan
"Kalau yang saya lihat kayak mau nyuri kabel, nah saya langsung mikir, apa mereka enggak takut kesetrum gitu ya," ujarnya.
Menurutnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta harus memperketat pengawasan, satu di antaranya menambah kamera CCTV.
"Kalau ada kamera CCTV, pencuri kemungkinan kan jadi segan pas mau mencuri," ujarnya.
Warga asal Cengkareng, Alwa Kurniawan, 26 tahun, menyebutkan, pemerintah seharusnya melakukan langkah pencegahan di lokasi rawan.
Baca Juga: Blok M Hub Dikeluhkan Pengap, Pemprov DKI Minta MRT Jakarta Tingkatkan Kinerja Fasilitas Pendingin
"Misalnya diawasi yang tempat-tempat rawan, kayak di JPO Cengkareng itu besinya udah beberapa kali hilang mulu," katanya.
Ia mengatakan, langkah pemerintah yang mengganti material bahan besi misalnya di JPO dengan bahan yang tidak bisa dijual, merupakan salah satu terobosan yang cukup baik.
"Ya bagus lah, apalagi sekarang pencuri udah pada berani-berani semua. Mereka enggak udah enggak peduli walaupun ada yang merhatiin," tutur dia.
Kucurkan Dana Rp55 Miliar Perbaiki Fasilitas Rusak
Tahun lalu, Pemprov Jakarta mengucurkan dana Rp55 miliar untuk memperbaiki fasilitas umum pasca demo.
Kerugian dialami PT Transjakarta sekitar Rp41,6 miliar, PT MRT Jakarta Rp3,3 miliar, serta kerusakan CCTV dan infrastruktur lain Rp5,5 miliar.
Gubernur Jakarta, Pramono Anung memaparkan, perbaikan menggunakan dana kontijensi atau dana cadangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).