POSKOTA.CO.ID - Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) kembali menjadi sorotan publik seiring banyaknya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang melakukan cek saldo PKH dan BPNT Tahap 4 pada 18 Januari 2026.
Hasil pengecekan saldo di Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) milik sebagian besar KPM menunjukkan belum adanya dana yang masuk dari bank Himbara.
Informasi ini sejalan dengan laporan lapangan dan rangkuman video pembaruan yang beredar di media sosial dan YouTube, yang menyebutkan bahwa hingga pertengahan Januari 2026, penyaluran bantuan sosial belum dilakukan secara menyeluruh di seluruh wilayah Indonesia.
Meski demikian, kondisi saldo kosong ini bukan berarti KPM dicoret atau tidak lagi menerima bantuan, melainkan berkaitan dengan mekanisme penyaluran dan jadwal pencairan yang dilakukan secara bertahap.
Baca Juga: Resmi dari Menkeu Purbaya! THR dan TPG Dibayar 100 Persen, Gaji ke-13 Terealisasi Lebih Awal
Hasil Cek Saldo PKH BPNT Tahap 4 per 18 Januari 2026
Melansir dari channel Youtube @Bungkas Wae, berdasarkan hasil pengecekan langsung KKS pada tanggal 18 Januari 2026, mayoritas KPM melaporkan:
- Saldo PKH dan BPNT Tahap 4 masih nol rupiah
- Tidak ada notifikasi transfer dari bank Himbara (BRI, BNI, Mandiri, BTN)
- Status kepesertaan KPM masih aktif dan valid
Seorang pengelola konten bantuan sosial menyampaikan secara langsung dalam laporannya,
“Hasil cek saldo hari ini menunjukkan belum ada dana masuk, baik PKH maupun BPNT. Ini masih wajar karena proses pencairan belum dilakukan secara serentak.”
Kondisi ini memperkuat pemahaman bahwa penyaluran bansos tidak dilakukan bersamaan di seluruh daerah, melainkan menyesuaikan kesiapan data dan sistem masing-masing wilayah.
Penjelasan untuk KPM yang Statusnya Aktif tapi Saldo Kosong
Bagi KPM yang mendapati status SPM/SI berhasil atau akun dinyatakan aktif namun saldo belum masuk, Kemensos menjelaskan bahwa bantuan tersebut akan digabungkan dalam tahap pencairan berikutnya.
Dalam praktiknya, bantuan PKH dan BPNT 2026 Tahap 1 diproyeksikan menjadi kelanjutan dari penyaluran sebelumnya, termasuk susulan BPNT Tahap 4 bagi KPM yang belum menerima haknya di akhir 2025.
