POSKOTA.CO.ID - Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) kembali menjadi sorotan publik seiring banyaknya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang melakukan cek saldo PKH dan BPNT Tahap 4 pada 18 Januari 2026.
Hasil pengecekan saldo di Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) milik sebagian besar KPM menunjukkan belum adanya dana yang masuk dari bank Himbara.
Informasi ini sejalan dengan laporan lapangan dan rangkuman video pembaruan yang beredar di media sosial dan YouTube, yang menyebutkan bahwa hingga pertengahan Januari 2026, penyaluran bantuan sosial belum dilakukan secara menyeluruh di seluruh wilayah Indonesia.
Meski demikian, kondisi saldo kosong ini bukan berarti KPM dicoret atau tidak lagi menerima bantuan, melainkan berkaitan dengan mekanisme penyaluran dan jadwal pencairan yang dilakukan secara bertahap.
Baca Juga: Resmi dari Menkeu Purbaya! THR dan TPG Dibayar 100 Persen, Gaji ke-13 Terealisasi Lebih Awal
Hasil Cek Saldo PKH BPNT Tahap 4 per 18 Januari 2026
Melansir dari channel Youtube @Bungkas Wae, berdasarkan hasil pengecekan langsung KKS pada tanggal 18 Januari 2026, mayoritas KPM melaporkan:
- Saldo PKH dan BPNT Tahap 4 masih nol rupiah
- Tidak ada notifikasi transfer dari bank Himbara (BRI, BNI, Mandiri, BTN)
- Status kepesertaan KPM masih aktif dan valid
Seorang pengelola konten bantuan sosial menyampaikan secara langsung dalam laporannya,
“Hasil cek saldo hari ini menunjukkan belum ada dana masuk, baik PKH maupun BPNT. Ini masih wajar karena proses pencairan belum dilakukan secara serentak.”
Kondisi ini memperkuat pemahaman bahwa penyaluran bansos tidak dilakukan bersamaan di seluruh daerah, melainkan menyesuaikan kesiapan data dan sistem masing-masing wilayah.
Penjelasan untuk KPM yang Statusnya Aktif tapi Saldo Kosong
Bagi KPM yang mendapati status SPM/SI berhasil atau akun dinyatakan aktif namun saldo belum masuk, Kemensos menjelaskan bahwa bantuan tersebut akan digabungkan dalam tahap pencairan berikutnya.
Dalam praktiknya, bantuan PKH dan BPNT 2026 Tahap 1 diproyeksikan menjadi kelanjutan dari penyaluran sebelumnya, termasuk susulan BPNT Tahap 4 bagi KPM yang belum menerima haknya di akhir 2025.
Seorang pendamping sosial menyatakan,
“Jika data KPM masih aktif dan rekening KKS valid, maka bantuan tidak hangus. Tinggal menunggu proses SP2D dan transfer dari bank.”
Artinya, KPM diimbau untuk tidak panik dan tidak mudah percaya informasi hoaks yang menyebut bantuan dihentikan secara massal.
Jadwal Perkiraan Pencairan PKH dan BPNT Tahap 1 Tahun 2026
Mengacu pada pola penyaluran tahun-tahun sebelumnya dan informasi dari pemerintah, PKH Tahap 1 Tahun 2026 diperkirakan cair secara bertahap pada:
Februari 2026
Berlanjut hingga akhir Maret 2026
Dana bantuan akan ditransfer langsung ke rekening KKS yang aktif melalui bank Himbara. Namun, waktu pencairan bisa berbeda di tiap daerah, tergantung:
- Sinkronisasi data DTKS
- Proses administrasi daerah
- Kesiapan sistem perbankan
Kemensos sebelumnya juga menegaskan,
“Penyaluran bansos dilakukan bertahap dan terukur untuk memastikan bantuan tepat sasaran.”
Baca Juga: Dokumen Pengajuan KUR BRI 2026 yang Wajib Disiapkan Calon Debitur
Mengapa Pencairan Tidak Serentak?
Perbedaan waktu pencairan antarwilayah merupakan hal yang lazim dalam penyaluran bansos nasional. Beberapa faktor penyebabnya antara lain:
- Validasi dan pemutakhiran data KPM
- Perbedaan kesiapan bank penyalur
- Proses administrasi daerah
- Penyesuaian kebijakan anggaran tahun berjalan
Karena itu, KPM disarankan untuk rutin mengecek saldo KKS, memantau informasi resmi, dan berkoordinasi dengan pendamping sosial setempat.
- Imbauan Resmi untuk KPM
- Pemerintah mengimbau KPM agar:
- Tidak terpancing isu pencoretan massal
- Tidak menggunakan jasa pihak ketiga berbayar
- Mengecek informasi hanya dari sumber tepercaya
- Memastikan KKS dan data kependudukan tetap aktif
Pendamping PKH juga diminta aktif memberikan edukasi agar bantuan sosial benar-benar dimanfaatkan sesuai tujuan, yaitu meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima manfaat.