JAKARTA, POSKOTA.CO.ID – Direktur Utama Transjakarta Welfizon Yuza menegaskan revitalisasi Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Sarinah merupakan bagian dari komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam menghadirkan aksesibilitas yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh warga.
Kebijakan tersebut, kata Welfizon, sejalan dengan arahan Gubernur Jakarta Pramono Anung yang menempatkan keselamatan dan kenyamanan kelompok rentan sebagai prioritas utama dalam pembangunan fasilitas kota.
"Seperti yang sebelumnya disampaikan Bapak Gubernur Pramono Anung, revitalisasi JPO Sarinah merupakan langkah nyata Pemprov DKI dalam menghadirkan pilihan aksesibilitas yang inklusif," ujar Welfizon kepada Poskota, Sabtu, 10 Januari 2025.
Welfizon menjelaskan, fokus utama revitalisasi JPO Sarinah adalah memastikan penyandang disabilitas, lansia, serta ibu hamil memiliki pilihan fasilitas penyeberangan yang aman dan nyaman di kawasan Jalan MH Thamrin yang dikenal padat lalu lintas.
Baca Juga: Aktivis Pejalan Kaki Tolak Pengaktifan JPO Sarinah, Nilai Pelican Crossing Lebih Manusiawi
"Fokus utama kami adalah memastikan kelompok disabilitas, lansia, dan ibu hamil memiliki fasilitas yang aman dan nyaman untuk menyeberang di kawasan padat tersebut melalui penyediaan lift," ujarnya.
Ia menegaskan, pembangunan kembali JPO Sarinah tidak akan menghilangkan fasilitas penyeberangan yang sudah ada. Pelican crossing di permukaan jalan tetap beroperasi dan dapat digunakan oleh pejalan kaki.
"Pembangunan ini tidak akan menghilangkan fasilitas yang sudah ada, pelican crossing tetap beroperasi normal bagi pejalan kaki di permukaan jalan," kata Welfizon.
Lebih lanjut, Welfizon menyampaikan JPO Sarinah juga dirancang terintegrasi dengan moda transportasi publik, khususnya layanan Transjakarta dan sistem transportasi massal lainnya di kawasan pusat kota.
Selain aspek fungsional, revitalisasi JPO Sarinah juga bertujuan mengembalikan nilai historisnya sebagai JPO pertama di Indonesia.
"Dengan demikian, JPO Sarinah akan berfungsi sebagai opsi tambahan yang terintegrasi dengan moda transportasi publik, sekaligus mengembalikan nilai sejarahnya sebagai JPO pertama di Indonesia," ungkapnya. (cr-4)