POSKOTA.CO.ID - Pemerintah resmi memperketat pengawasan kepatuhan pajak melalui terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 111 Tahun 2025.
Aturan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ini akan mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2026 dan menjadi dasar baru bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam mengawasi kewajiban perpajakan masyarakat.
PMK tersebut menegaskan bahwa pengawasan pajak tidak hanya menyasar wajib pajak yang telah terdaftar, tetapi juga wajib pajak yang belum terdaftar serta aktivitas ekonomi di setiap wilayah kerja DJP.
Baca Juga: Pertumbuhan Ekonomi Tak Sesuai Harapan, Apa Strategi Menkeu Purbaya Selanjutnya?
Ruang Lingkup Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak
DJP diberikan kewenangan melakukan pengawasan guna memastikan pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan. Pengawasan dilakukan untuk mendorong kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan hak dan kewajiban pajaknya secara benar.
Pengawasan tersebut mencakup berbagai jenis pajak yang berada di bawah administrasi DJP, mulai dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Meterai, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Karbon, hingga jenis pajak lainnya yang diatur dalam ketentuan perpajakan nasional.
Disebutkan ada 3 aspek pengawasan yang dilakukan DJP berdasarkan pada pasal 3 PMK No. 111 Tahun 2025:
- Pengawasan kepada wajib pajak terdaftar;
- Pengawasan pada wajib pajak tidak terdaftar; dan
- Pengawasan wilayah.
"Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil penelitian atas data dan/atau informasi yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak," bunyi Pasal 3 ayat (2) PMK 111.
Pengawasan Wajib Pajak Terdaftar
Bagi wajib pajak yang sudah terdaftar, pengawasan difokuskan pada kepatuhan administratif dan material. DJP akan memantau pelaporan tempat kegiatan usaha untuk memperoleh Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha, pelaporan usaha untuk pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), serta pendaftaran dan pelaporan objek Pajak Bumi dan Bangunan di berbagai sektor strategis.
Selain itu, pengawasan juga mencakup pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran dan penyetoran pajak, kegiatan pemotongan atau pemungutan pajak, hingga kewajiban pembukuan atau pencatatan sesuai ketentuan perpajakan.
Fokus Pengawasan Wajib Pajak Belum Terdaftar
PMK 111/2025 juga menaruh perhatian besar pada wajib pajak yang belum terdaftar. DJP akan melakukan pengawasan terkait pemenuhan kewajiban pendaftaran untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau aktivasi Nomor Induk Kependudukan sebagai NPWP.
Selain itu, pengawasan mencakup pelaporan tempat usaha, pengukuhan sebagai PKP, pendaftaran objek PBB di sektor perkebunan, kehutanan, pertambangan, minyak dan gas, hingga mineral dan batu bara. Kewajiban pembayaran pajak, pelaporan SPT, serta aktivitas perpajakan lainnya juga menjadi bagian dari pengawasan ini.
Mekanisme Pengawasan oleh Direktorat Jenderal Pajak
Dalam pelaksanaannya, DJP dapat meminta penjelasan dan data dari wajib pajak, melakukan pembahasan langsung, hingga mengundang wajib pajak untuk hadir ke kantor pajak baik secara luring maupun daring.
DJP juga berwenang melakukan kunjungan lapangan, menyampaikan imbauan dan teguran, meminta dokumen penentuan harga transfer, serta menerbitkan surat resmi dalam rangka pengawasan.
Seluruh proses tersebut akan dilakukan oleh account representative yang ditugaskan secara resmi. Petugas wajib menunjukkan identitas pegawai dan surat perintah pengawasan, serta menjelaskan tujuan dan ruang lingkup pengawasan kepada wajib pajak.
Sanksi dan Tindak Lanjut Jika Ditemukan Pelanggaran
Apabila dari hasil pengawasan ditemukan ketidakpatuhan, DJP dapat mengusulkan berbagai tindakan lanjutan. Mulai dari pengukuhan sebagai PKP, pendaftaran objek PBB, perubahan status wajib pajak, hingga pembatasan atau pemblokiran layanan publik tertentu.
Dalam kasus tertentu, DJP juga dapat melanjutkan ke tahap pemeriksaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dengan diterbitkannya PMK 111 Tahun 2025 ini, pemerintah berharap tingkat kepatuhan wajib pajak dapat meningkat, sekaligus menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan mulai 2026 mendatang.