POSKOTA.CO.ID - Update BPNT dan PKH Tahap 4 tahun 2025 menjadi perhatian utama jutaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM), khususnya di wilayah Jawa Barat.
Pada fase akhir tahun, bantuan sosial bukan sekadar angka dalam saldo Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), melainkan penopang keberlangsungan hidup keluarga rentan yang bertahan di tengah tekanan ekonomi.
Tahap keempat ini menjadi termin terakhir penyaluran bantuan sosial tahun berjalan, sehingga wajar apabila masyarakat menaruh harapan besar pada kepastian waktu pencairan dan kejelasan status penerima.
Dalam beberapa hari terakhir, laporan mengenai pergerakan saldo KKS dari berbagai bank penyalur Bank Mandiri, BRI, BNI, hingga BSI mulai bermunculan.
Kondisi ini memunculkan beragam pertanyaan: apakah dana tersebut merupakan pencairan tahap 4, bantuan susulan, atau hasil validasi data terbaru.
Baca Juga: Kapan Pertandingan Malut United vs Persib Bandung di BRI Super League 2025/2026? Cek Jadwalnya
Penyaluran PKH Tahap 4: Fokus Penyelesaian Kuota Nasional
Program Keluarga Harapan (PKH) Tahap 4 tahun 2025 merupakan penyaluran terakhir dengan target penyelesaian kuota nasional sekitar 10 juta KPM. Pemerintah melalui Kementerian Sosial mempercepat distribusi dana agar seluruh hak penerima dapat tersalurkan sebelum pergantian tahun anggaran.
Berdasarkan laporan berbagai kanal informasi bansos, penyaluran PKH Tahap 4 telah dimulai secara bertahap di lebih dari 100 kabupaten/kota. Nominal bantuan disesuaikan dengan kategori penerima, antara lain:
- Ibu hamil atau nifas: Rp750.000 per tahap
- Anak usia dini (0–6 tahun): Rp750.000 per tahap
- Anak SD/sederajat: Rp225.000 per tahap
- Anak SMP/sederajat: Rp375.000 per tahap
- Anak SMA/sederajat: Rp500.000 per tahap
- Lansia: Rp600.000 per tahap
- Penyandang disabilitas berat: Rp600.000 per tahap
- Korban pelanggaran HAM berat: Rp2.700.000 per tahap
Selain bantuan tunai, sebagian KPM juga menerima bantuan pangan tambahan berupa beras dan minyak goreng. Bagi KPM yang belum menerima saldo, pendamping sosial di tingkat desa atau kecamatan menjadi pihak penting untuk memastikan nama penerima telah masuk dalam Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) terakhir.
BPNT Tahap 4 Rp600.000: Proses Bertahap Melalui KKS
Selain PKH, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Tahap 4 juga mulai menunjukkan progres. Nilai bantuan sebesar Rp600.000 merupakan akumulasi bantuan Oktober hingga Desember 2025, dengan besaran Rp200.000 per bulan.
BPNT disalurkan melalui KKS dan hanya dapat dibelanjakan untuk kebutuhan pangan pokok seperti beras, telur, ikan, daging, sayur, dan komoditas sejenis. Hingga saat ini, progres penyaluran menunjukkan pola berbeda di setiap bank penyalur:
- Bank BNI: aktif sejak awal November, dominan di wilayah perkotaan
- Bank BRI: menyalurkan secara masif di wilayah pedesaan
- Bank Mandiri: mulai menunjukkan pergerakan saldo sejak pertengahan Desember
- Bank BSI: fokus pada wilayah dengan layanan perbankan syariah
BPNT Tahap 4 dilaporkan telah bergerak di lebih dari 100 kabupaten/kota, termasuk wilayah strategis di Jawa Barat.
Saldo Rp600.000 Masuk Mendadak
Fenomena saldo KKS yang tiba-tiba terisi Rp600.000, terutama pada KKS Bank Mandiri, menimbulkan euforia sekaligus kebingungan.
Berdasarkan klarifikasi berbagai sumber pemantauan bansos, dana tersebut umumnya bukan BPNT Tahap 4 reguler, melainkan bantuan susulan atau hasil validasi data.
Bantuan ini dapat berasal dari penambahan kuota penerima baru, pembaruan data KPM PKH yang berhak menerima BPNT, atau koreksi data pada sistem. Oleh karena itu, KPM disarankan tidak terburu-buru menyimpulkan jenis bantuan tanpa melakukan pengecekan resmi.
Peran Sistem SIKS-NG dalam Akurasi Penyaluran
Pemerintah mengandalkan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial – Next Generation (SIKS-NG) untuk memastikan ketepatan sasaran. Status penyaluran di sistem ini menjadi indikator penting:
Status SPM (Surat Perintah Membayar) menandakan dana siap ditransfer
Status berhasil cek rekening menunjukkan verifikasi telah dilakukan, namun belum masuk tahap transfer
Perbedaan status antarbank membuat pencairan tidak selalu terjadi secara serentak. Kondisi ini normal dalam skema penyaluran nasional berskala besar.
Baca Juga: Polsek Cinere Gelar Apel Sinergitas Antisipasi Gangguan Kamtibmas
Cara Cek Resmi PKH dan BPNT 2025
KPM dapat memantau status bantuan secara mandiri melalui laman resmi Kementerian Sosial di cekbansos.kemensos.go.id dengan mengisi data wilayah dan nama sesuai KTP. Informasi yang ditampilkan meliputi jenis bantuan, status penyaluran, dan periode pencairan.
Selain itu, saldo KKS dapat dicek melalui ATM, layanan mobile banking, atau langsung ke kantor bank penyalur.
Update BPNT dan PKH Tahap 4 tahun 2025 menunjukkan bahwa proses penyaluran sedang berjalan dan memasuki fase akhir. Jawa Barat menjadi salah satu wilayah dengan pergerakan paling aktif. Meski pencairan dilakukan bertahap, pemerintah memastikan seluruh bantuan tersalurkan sesuai mekanisme.
Bagi KPM, ketenangan dan ketelitian dalam mengecek informasi resmi menjadi kunci. Bantuan sosial bukan sekadar program, tetapi wujud kehadiran negara dalam menjaga martabat dan keberlangsungan hidup masyarakat yang paling membutuhkan.