POSKOTA.CO.ID - Fenomena perbincangan publik terkait peran pemerintah dan inisiatif masyarakat dalam penanganan bencana kembali mencuat setelah pernyataan anggota DPR RI, Meireza Endipatwijaya, menjadi sorotan nasional.
Politisi Partai Gerindra tersebut menuai reaksi beragam usai menyampaikan kritik mengenai bantuan donasi sebesar Rp 10 miliar yang diberikan untuk masyarakat di Aceh dan sejumlah wilayah Sumatra.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat kerja Komisi I DPR RI bersama Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, yang berlangsung di Senayan.
Melansir dari Rapat Komisi I DPR RI. Dalam forum tersebut, Endipat menilai bahwa pemberitaan mengenai bantuan perseorangan sering kali tampak lebih menonjol dibanding kontribusi negara dalam penanganan bencana.
Menurutnya, narasi tersebut berpotensi menghadirkan mispersepsi publik terhadap peran pemerintah.
“Orang per orang cuma nyumbang Rp 10 miliar, negara sudah triliunan ke Aceh. Jadi jangan muncul kesan bahwa pemerintah tidak hadir,” ujar Endipat dalam rapat tersebut
Baca Juga: Transjakarta Sampaikan Duka Tewasnya Vice President SKK Migas
Endipat juga menegaskan agar Kementerian Komunikasi dan Digital meningkatkan literasi publik dengan memperbarui informasi penanggulangan bencana agar tidak dikalahkan oleh pemberitaan viral yang menurutnya bernada “paling berjasa” dalam penanganan bencana.
Pernyataannya turut menyentuh kelompok atau individu yang dianggap hanya hadir sesaat namun merasa paling berkontribusi dalam bantuan untuk Sumatra.
Di sisi lain, Ferry Irwandi, aktor sosial yang membawa donasi publik sebesar Rp 10 miliar untuk wilayah terdampak bencana, memilih untuk tidak membalas kritik tersebut secara frontal. Melalui unggahan di media sosial, Ferry justru menyampaikan permintaan maaf dan mengaku kontribusinya masih jauh dari memadai.
“Gue malah ngerasa kurang, I wish I can do more,” tulis Ferry dalam akun Instagram pribadinya
Program MBG dari Endipat Wijaya
Di tengah kontroversi, publik menemukan sisi lain dari sosok Meireza Endipatwijaya melalui aktivitas sosial yang ia jalankan. Berdasarkan informasi dari akun media sosial instagramnya @endipatwijaya, Endipat mengelola sebuah program sosial berupa Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Sentra Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Program ini menyediakan makanan bergizi kepada masyarakat melalui sistem distribusi rutin. Endipat beberapa kali membagikan dokumentasi kegiatan tersebut di media sosialnya.
“Hari ini ngecek dapur. Ada apresiasi dari penerima manfaat yang menitipkan catatan, bahkan ada yang menyumbang Rp 2.000 karena merasa terbantu,” tulisnya
Endipat menyebut bahwa program tersebut merupakan bentuk kontribusi nyata dalam mendukung agenda pemerintah dalam peningkatan ketahanan pangan dan gizi masyarakat.
Riwayat Pendidikan dan Karier
Sebelum memasuki dunia politik, Meireza Endipatwijaya memiliki latar belakang akademik dan profesional di sektor teknik dan industri. Ia merupakan lulusan:
- Teknik Metalurgi – Institut Teknologi Bandung (ITB)
- Manajemen – Swiss German University
Karier profesionalnya dimulai sebagai teknisi di Double A Group, sebelum kemudian bergabung dengan PT Kaltim Prima Coal. Karier politiknya dimulai pada 2011 ketika ia resmi bergabung dengan Partai Gerindra dan terpilih sebagai anggota DPR RI dari daerah pemilihan Kepulauan Riau.
Baca Juga: SKK Migas Perusahaan Apa? Berikut Profil Perusahaan Tempat VP SKK Migas Huni Dananjoyo Bekerja
Harta Kekayaan Berdasarkan LHKPN
Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Endipat tercatat memiliki kekayaan senilai Rp 14.355.375.506. Harta tersebut mencakup tanah, bangunan, kendaraan, surat berharga, hingga aset likuid.
Beberapa aset yang menjadi sorotan publik termasuk koleksi kendaraan bernilai tinggi seperti:
GWM Tank 500 HEV (2024) – Rp 1.196.000.000
Toyota Alphard (2021) – Rp 1.000.000.000
Honda CR-V (2019) – Rp 400.000.000
Koleksi kendaraan tersebut kemudian memunculkan opini publik yang menghubungkan gaya hidup mewah dengan pernyataan kritik yang ia sampaikan.
Kontroversi pernyataan Meireza Endipatwijaya menunjukkan bagaimana isu penanganan bencana dan kontribusi sosial menjadi perhatian besar masyarakat. Di satu sisi, kritik Endipat menyoroti pentingnya tata informasi publik, sementara di sisi lain pernyataan tersebut membuka ruang diskusi tentang peran negara, individu, dan transparansi kontribusi sosial.
Sebagai tokoh publik, rekam jejak, harta kekayaan, serta program sosial yang ia jalankan kini menjadi bagian dari dinamika narasi yang berkembang di masyarakat. Waktu akan menjawab apakah polemik ini menjadi momentum evaluasi atau sekadar gelombang percakapan di media sosial yang berlalu.