POSKOTA.CO.ID - Media sosial X (sebelumnya Twitter) sempat diramaikan isu dugaan pungutan liar terkait akses internet Starlink di wilayah banjir Langsa, Aceh.
Warganet memprotes kabar bahwa warga harus membayar hingga Rp20.000 untuk memakai internet di tengah kondisi darurat.
Isu tersebut bahkan sampai ditanggapi langsung oleh pemilik Starlink, Elon Musk, setelah banyak warga Indonesia menandai akunnya.
Namun belakangan diketahui ada kesalahpahaman besar terkait narasi yang beredar.
Baca Juga: Peduli Aceh-Sumut: BNN Salurkan 2.000 Paket Sembako untuk Korban Bencana Banjir Bandang
Elon Musk Pastikan Layanan Gratis untuk Korban Banjir
Keramaian bermula dari unggahan yang menuding adanya tarif internet di lokasi bencana. Warganet menilai situasi itu sebagai tindakan memanfaatkan kondisi darurat.
Menjawab laporan tersebut, Elon Musk menegaskan bahwa Starlink tidak pernah mengambil keuntungan dalam situasi bencana.
Ia menyebut layanan mereka untuk korban banjir di Indonesia sudah diaktifkan secara gratis hingga akhir Desember 2025 sebagai bentuk bantuan kemanusiaan.
Fakta Terungkap: Perangkat Berbayar Milik Warkop, Bukan Bantuan Pemerintah
Setelah viral, unggahan awal akhirnya memberikan klarifikasi penting. Perangkat Starlink yang mengenakan tarif ternyata bukan bagian dari bantuan pemerintah, melainkan milik pribadi sebuah warung kopi.
Pemilik warkop membeli perangkat Starlink dengan dananya sendiri dan menyediakan akses berbayar sementara karena internet bantuan pemerintah belum tiba di lokasi pada saat itu.
Dalam klarifikasinya, pengunggah menegaskan bahwa tarif tersebut dikenakan karena perangkat dibeli secara pribadi, sehingga tidak termasuk dalam layanan gratis dari pemerintah maupun Starlink.
Baca Juga: Dugaan Pungli Starlink di Aceh: Bantuan Internet Gratis Elon Musk Dijual Rp20 Ribu/Jam
Wamen Komdigi: ‘Kalau Fasilitas Posko, Sudah Pasti Gratis’
Wamen Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, turut merespons saat meninjau Posko Tanggap Darurat di Banda Aceh pada Rabu, 3 Desember 2025.
Ia meminta publik memahami perbedaan antara fasilitas resmi posko bencana dan layanan milik usaha pribadi.
“Kalau itu fasilitas posko untuk kebutuhan masyarakat, ya pasti gratis. Tapi kalau punya pribadi, kami tidak bisa campur tangan,” ujar Nezar.
Pemerintah menegaskan komitmennya untuk memulihkan jaringan komunikasi serta memastikan akses internet gratis tersedia di posko dan titik pengungsian resmi di wilayah terdampak banjir.