JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Forum Wartawan Polri (FWP) bersama Polda Metro Jaya menggandeng Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jaya untuk selanggarakan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) pada 15-16 Desember 2025.
Koordinasi teknis pelaksanaan UKW dibahas dalam pertemuan di ruang Kabid Humas Polda Metro Jaya, Rabu, 3 Desember 2025. Pertemuan tersebut mempertemukan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto, Ketua PWI Jaya Kesit Budi Handoyo, Sekretaris PWI Jaya Arman Suparman, dan Ketua FWP Achmad Faruk.
Budi menegaskan, pihaknya menegaskan dukungan penuh terhadap penguatan kapasitas dan profesionalisme wartawan yang bertugas di lingkungan kepolisian.
Penyelenggaraan UKW merupakan tindak lanjut instruksi Kapolri yang menekankan pentingnya profesionalisme wartawan dalam meliput kegiatan kepolisian. Dukungan ini sebelumnya disampaikan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam peluncuran Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di Alun-Alun Kota Serang, Banten, Minggu, 30 Desember 2025.
Baca Juga: Ketua PWI Jaya Tekankan Peran Strategis Pokja sebagai Mitra Instansi Publik
“Kapolda sangat mendukung kegiatan ini. Apalagi ini merupakan perintah langsung dari Bapak Kapolri yang harus segera kami realisasikan,” kata Budi, Rabu, 3 Desember 2025.
Budi menambahkan, UKW menjadi instrumen penting untuk memastikan wartawan memiliki standar kompetensi yang profesional, beretika, dan mampu menyajikan informasi akurat kepada publik.
“UKW bukan hanya meningkatkan kualitas pemberitaan, tetapi juga memperkuat kemitraan antara Polda Metro Jaya dan insan pers,” ujarnya.
Ketua PWI Jaya, Kesit Budi Handoyo menyatakan pihaknya akan segera mengoordinasikan teknis pelaksanaan UKW, mulai penjadwalan, pendaftaran, hingga penyusunan materi uji sesuai standar Dewan Pers.
Baca Juga: PWI Pusat Tegaskan Kepemimpinan Kesit Budi Handoyo di Persatuan Wartawan Indonesia Jakarta
Penyelenggaraan UKW ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam memperkuat profesionalisme wartawan yang bertugas di lingkungan kepolisian serta mendorong peningkatan kualitas jurnalisme di wilayah hukum Polda Metro Jaya.