POSKOTA.CO.ID - Belakangan ini penetapan status banjir Sumatera sebagai bencana nasional sedang ramai diperdebatkan.
Apalagi menyusul banyak influencer mulai bersuara di media sosial, termasuk salah satunya adalah Ferry Irwandi yang aktif menyuarakan pendapat.
Ia menjadi salah satu sosok yang lantang menyuarakan agar pemerintah pusat segera menetapkan status bencana nasional untuk tiga provinsi tersebut.
Dalam pernyataannya melalui kanal YouTube @ferryirwandi, ia menegaskan bahwa suara masyarakat Sumatera kini semakin keras meminta perhatian pemerintah pusat.
Baca Juga: TNI Evaluasi Metode Airdrop usai Video Bantuan Rusak di Sumatera Viral
Bagi Ferry, isu ini bukan hanya soal kerusakan fisik atau korban jiwa, tetapi menyangkut rasa keadilan sebagai bagian dari negara.
Banyak komentar netizen dari Sumatera yang menurutnya mencerminkan kegelisahan publik.
"Orang Sumatera banyak tanya, 'Sumatera itu masih Indonesia enggak sih?' atau 'Indonesia enggak cuma Jawa'," ujar Ferry Irwandi.
Ia menyebut perasaan tersebut muncul dari pengalaman nyata masyarakat di luar Pulau Jawa yang sering merasakan ketimpangan pembangunan.
Baca Juga: Viral! Bantuan Beras untuk Korban Banjir Sumut Dilempar dari Helikopter, Warga Berebut di Tanah
Ferry menyoroti berbagai persoalan mendasar seperti akses pendidikan yang lebih sulit, fasilitas umum terbatas, dan pembangunan infrastruktur yang tertinggal jauh dibandingkan di Jawa.
"Gua orang Sumatera tulen. Disparitas itu nyata. Transportasi sulit, fasilitas sulit, sementara di Jawa semuanya lengkap," katanya.
Dorongan Menetapkan Bencana Nasional
Ferry mendesak pemerintah segera menaikkan status bencana Sumatera menjadi bencana nasional.
Menurutnya status tersebut akan mengalihkan penanganan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat sehingga respons dapat berlangsung lebih cepat, terstruktur, dan masif.
"Ketika sudah ditetapkan bencana nasional, fleksibilitas kewenangan pemerintah pusat jauh lebih besar. Tindakan cepat bisa dilakukanm," katanya.
Ferry Irwandi mengakui bahwa penetapan bencana nasional membawa konsekuensi fiskal, mulai dari penyesuaian prioritas program hingga tekanan pada APBN.
Namun, ia menilai konsekuensi tersebut tidak sebanding dengan urgensi penyelamatan warga.
"Keselamatan masyarakat jauh lebih penting daripada problem-problem administratif itu," ujar Ferry.
Di sisi lain, menanggapi desakan publik, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa pemerintah terus memonitor kondisi tiga provinsi terdampak bencana.
Ia memastikan pemerintah pusat telah mengirimkan bantuan dan tetap memantau situasi untuk menentukan langkah yang paling tepat.
Meski belum ada keputusan untuk menetapkan status bencana nasional, Prabowo menegaskan bahwa pemerintah tetap mengutamakan keselamatan masyarakat serta pemulihan wilayah yang terdampak.
Hingga artikel ini dimuat, data terbaru Rabu 3 Desember 2025 mencatat 753 korban meninggal, 650 masih hilang, dan ribuan lainnya mengungsi akibat bencana banjir di Sumatera ini.