BEKASI SELATAN, POSKOTA.CO.ID – Realisasi pengerjaan proyek infrastruktur di Kota Bekasi hingga November 2025 baru mencapai 48 persen.
Capaian ini dipengaruhi efisiensi anggaran dan rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait konsolidasi program.
Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kota Bekasi, Idi Susanto, mengatakan kebijakan pemerintah pusat turut memengaruhi progres pengerjaan di daerah.
Selain itu, pelaksanaan proyek yang dimulai lebih lambat dari jadwal juga menahan laju realisasi.
“Jadi gini, kemarin kan panjang ya di 2025 ini kan ada efisiensi dari Presiden, ada surat rekomendasi dari KPK juga ya untuk konsolidasi, terus kan memang mulainya agak-agak terlambat ya,” kata Idi, Rabu 26 November 2025.
Baca Juga: Hari Guru Nasional, Pemkot Bekasi Angkat Ratusan Honorer Jadi PPPK Paruh Waktu
Idi menambahkan, meski progres fisik hampir menyentuh setengah capaian, serapan anggaran DBMSDA masih rendah, yakni di bawah 20 persen.
“Progres fisik kami sekitar 48 persen sekarang, cukup lumayan ya. Memang keuangannya masih di bawah 20 persen karena kami lagi kejar untuk berita acara tagihannya. Tapi kami tetap cek kualitas-kualitas. Jadi walaupun cepat tetep harus bertanggung jawab,” ujarnya.
Ia memastikan seluruh proyek telah melalui proses lelang, meski masih ada beberapa yang dilelang ulang.
“Sampai saat ini kan semua SPK sudah keluar, tinggal tiga buah yang lelang ulang di ABT. Murni sudah keluar semua, yang ABT juga terakhir di Rabu ini kemungkinan,” jelasnya.
Idi optimistis seluruh pengerjaan dapat dikebut dan mencapai target pada akhir tahun.
“Nanti di akhir tahun kami optimis bisa tetap penyerapan fisiknya bisa sesuai dengan yang dibebankan ke kami. Kami masih perkiraan range antara 90 persen,” ucapnya. (cr-3)