POSKOTA.CO.ID - Persiapan menuju penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 H/2026 M mulai memasuki fase penting seiring dibukanya rangkaian seleksi Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) oleh Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj).
Berdasarkan informasi resmi, proses seleksi nasional dijadwalkan berlangsung pada bulan ini, sementara pendaftaran tingkat daerah akan dimulai pada Sabtu, 22 November 2025. Tahapan ini menandai bahwa seluruh calon pelamar sudah harus mempersiapkan persyaratan administratif yang dibutuhkan, terutama surat rekomendasi resmi dari instansi atau organisasi masyarakat.
Peran Petugas Haji pada musim Haji 2026 sangat strategis. Mereka bertanggung jawab memberikan layanan pembinaan manasik, dukungan kesehatan, pengaturan akomodasi, serta pendampingan jamaah selama proses ibadah.
Karena itu, seleksi PPIH dibagi ke dalam dua formasi besar, yaitu PPIH Kloter dan PPIH Arab Saudi, dengan persyaratan administratif yang berbeda. Salah satu dokumen paling krusial dalam pendaftaran kedua formasi tersebut adalah surat rekomendasi yang diterbitkan oleh lembaga asal pelamar.
Baca Juga: BLT Kesra Rp900 Ribu Tahap Dua Cair, Ini Cara Cek Penerimanya
Pengertian Surat Rekomendasi Petugas Haji 2026
Secara definisi, surat rekomendasi adalah dokumen resmi yang menegaskan dukungan suatu lembaga terhadap individu yang mendaftar sebagai Petugas Penyelenggara Ibadah Haji. Dokumen ini berfungsi untuk memastikan bahwa calon telah dikenal, dinilai kompeten, serta dianggap memenuhi kualifikasi moral maupun administratif untuk mengikuti seleksi PPIH.
Menurut pedoman teknis Kemenhaj 2025, surat rekomendasi wajib memuat identitas lembaga, nomor surat, data personal pelamar, serta tanda tangan dan stempel resmi. Ketentuan ini bertujuan menjaga keabsahan dokumen dan mencegah adanya manipulasi data selama proses verifikasi.
Struktur Umum Contoh Surat Rekomendasi Petugas Haji 2026
Agar memenuhi standar administrasi seleksi nasional, surat rekomendasi Petugas Haji perlu mengikuti struktur baku sebagai berikut:
1. Kop Surat Instansi atau Ormas
Kop harus memuat:
Logo lembaga
