PANDEGLANG, POSKOTA.CO.ID - Kepala Kemenag Pandeglang, Lukmanul Hakim mengaku, tidak mengetahui para guru madrasah di wilayahnya, ikut dalam aksi demo di depan Istana Presiden pada Kamis, 30 Oktober 2025.
Pasalnya, kata Lukman, para guru yang melakukan aksi demo ke Jakarta, tidak menyampaikan pemberitahuan secara resmi kepada Kemenag untuk mengikuti aksi unjuk rasa.
"Gak tahu saya sebelumnya. Hanya saja, tadi pagi ada laporan dari Pak Kasi kalau guru-guru akan demo ke Jakarta," ungkapnya melalui sambungan telepon, Kamis 30 Oktober 2025.
"Saya juga menyampaikan kepada Pak Kasi: "Udah gak usah, bikin repot pemerintah aja". Tapi kata pak kasi mereka sudah di sana (Jakarta)," ujar Lukmanul Hakim menirukan ucapannya kepada bawahannya.
Baca Juga: Guru Madrasah Desak Presiden Turun Tangan Urus Kesetaraan Pengajar dan Kuota PPPK
Saat dipertegas bagaimana sikap Kemenag Kabupaten Pandeglang dalam merespons para guru madrasah yang melakukan aksi demo di Jakarta, apakah sah-sah saja atau tidak. Ia mengatakan, hanya menyayangkan sikap para guru yang sebelumnya tidak menyampaikan pemberitahuan.
"Maksud saya bersurat saja dulu sih, secara administrasi. Kalau saran saya sih begitu, bersurat dulu, kemudian audiensi dengan DPR, Kemendiknas dan Menteri Keuangan, maksud saya begitu," katanya.
Saat ditanya apakah tidak ada peluang untuk para guru madrasah diangkat jadi ASN PPPK, Lukman kembali menjelaskan, untuk sementara regulasinya belum ada.
"Ujung-ujungnya kan penghasilan, statusnya apapun kalau pemerintah mensejahterakan, ya sah-sah saja," katanya.
Soal gaji guru madrasah saat ini, Lukman mengatakan, untuk gaji guru honorer madrasah Kementerian Agama sudah menaikkannya menjadi sebesar Rp500 ribu yang dibayarkan tiga bulan sekali.
"Kalau untuk gaji guru madrasah saat ini, sebesar Rp500 ribu melalui inpasing. Itu dibayarkan selama tiga bulan sekali," tuturnya.
Baca Juga: Ribuan Guru Madrasah Demo Tuntut Kesetaraan Nasib dengan Pengajar Sekolah Umum
Guru madrasah di Kabupaten Pandeglang sendiri, kata Lukman, jumlahnya cukup banyak, namun ia tidak menyebutkan angka detailnya.
"Namun, karena regulasi sementara ini belum ada, jadi belum ada peluang bagi guru madrasah untuk ikut seleksi PPPK," ungkapnya.
Diberitakan sebelumnya, sejumlah guru madrasah dari Pandeglang, ikut melakukan aksi demo ke Istana Negara untuk menuntut revisi Undang-undang ASN dan menuntut diangkat jadi ASN PPPK.
Para guru madrasah yang berangkat ke Jakarta, sekitar 1.000 orang lebih, dan saat ini mereka bersama para guru dari daerah lain memperjuangkan haknya di Jakarta.