POSKOTA.CO.ID - Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu kini telah memasuki tahap akhir, yaitu penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP).
Tahapan ini menjadi momen penting yang menandai pengakuan resmi seseorang sebagai aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah.
Penetapan NIP tidak hanya berfungsi sebagai formalitas administratif, melainkan juga sebagai bentuk legalitas identitas pegawai di sistem kepegawaian nasional.
Badan Kepegawaian Negara (BKN) menjadi lembaga yang memiliki kewenangan penuh dalam menerbitkan NIP bagi PPPK yang telah dinyatakan lulus dan lolos pemberkasan.
Baca Juga: 5 HP Gaming Harga 1 Jutaan Terbaik 2025 Tanpa Bikin Dompet Tipis, Cek Rekomendasinya!
Makna dan Struktur NIP PPPK Paruh Waktu
NIP bagi PPPK Paruh Waktu terdiri dari 18 digit angka unik yang memiliki makna dan informasi penting. Struktur tersebut mencakup beberapa unsur, antara lain:
- Tanggal lahir peserta yang bersangkutan
- Tahun pengangkatan resmi sebagai PPPK
- Kode jenis kelamin
- Nomor urut pegawai
Kombinasi tersebut menjadikan NIP sebagai identitas resmi yang tidak hanya berfungsi administratif, tetapi juga menjadi bagian dari sistem pendataan nasional ASN. Dengan NIP inilah pegawai akan tercatat di berbagai sistem pelayanan kepegawaian digital, termasuk data remunerasi, gaji, dan pensiun.
Dasar Penetapan: Surat Edaran BKN
Mengacu pada Surat BKN Nomor 13834/B-KS.04.01/SD/D/2025, penetapan NIP untuk PPPK Paruh Waktu dijadwalkan berlangsung dari 28 Agustus hingga 30 September 2025.
Surat ini mengatur mekanisme penetapan secara terpusat agar prosesnya berlangsung transparan, cepat, dan akuntabel.
Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh menegaskan bahwa seluruh proses penetapan dilakukan secara digital melalui sistem resmi, sehingga peserta dapat memantau progres secara mandiri tanpa harus menunggu pengumuman manual dari instansi masing-masing.
“Mari kita bersama-sama menjaga keamanan data digital, khususnya bagi ASN yang mengakses layanan BKN,” ujar Zudan, dikutip pada Minggu, 5 Oktober 2025.
Digitalisasi Layanan: Hadirnya Mola BKN
Dalam upaya meningkatkan efisiensi layanan publik, BKN menghadirkan platform digital bernama Mola BKN (Monitoring Layanan ASN).
