SENAYAN, POSKOTA.CO.ID - Anggota DPR, Firman Soebagyo, menyampaikan keprihatinan atas maraknya kasus keracunan pada anak penerima program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai daerah. Disebutnya, kejadian ini merupakan masalah serius yang menyentuh langsung keselamatan generasi muda dan kredibilitas pemerintah.
“Kasus keracunan anak-anak sekolah penerima MBG sangat memprihatinkan. Pemerintah tidak boleh anggap remeh. Harus ada investigasi tuntas untuk mengetahui penyebabnya, apakah murni kelalaian teknis atau ada faktor lain yang disengaja,” ujar Firman, dalam keterangannya, Minggu, 28 September 2025.
Politikus Partai Golkar itu juga menyampaikan bahwa keracunan makanan pada anak bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Ia menyebutkan mulai dari pengelolaan makanan yang tidak higienis, penggunaan bahan makanan yang rusak atau terkontaminasi, hingga proses memasak yang tidak memenuhi standar.
“Kurangnya pengawasan dan kontrol kualitas di lapangan membuat masalah seperti ini sulit terdeteksi sejak awal. Padahal, anak-anak yang menjadi korban sedang dalam tahap pertumbuhan, sehingga rentan sekali terhadap keracunan,” jelas Firman.
Baca Juga: Presiden Prabowo Panggil Ketua BGN Bahas Kasus Keracunan MBG, Ini Data Terbarunya September 2025
Firman menekankan bahwa pemerintah harus segera mengambil langkah konkret dan menyeluruh untuk menghindari kejadian serupa terulang. Menurutnya, investigasi mendalam bukan hanya penting untuk mengetahui penyebab, tapi juga sebagai dasar pembenahan sistem ke depan. Lalu hasil investigasi itu harus menjadi dasar perbaikan sistem, bukan sekadar laporan administratif.
Firman juga mendorong pemerintah untuk memperketat pengawasan di setiap lini pelaksanaan program, mulai dari pengadaan bahan makanan hingga distribusi ke sekolah-sekolah. Ia menegaskan bahwa setiap tahapan harus memenuhi standar keamanan pangan secara ketat.
“Setiap tahap perlu quality control yang ketat. Jangan ada kompromi, karena ini menyangkut keselamatan anak-anak,” ucap Firman.
Selain pengawasan, ia juga menyoroti pentingnya pelatihan khusus bagi pelaksana program MBG, terutama dalam hal pengolahan, penyimpanan, dan penyajian makanan yang aman. Ia menambahkan bahwa edukasi juga perlu diberikan kepada sekolah dan orang tua agar mereka dapat ikut mengawasi jalannya program.
Lebih lanjut, Firman mengingatkan bahwa karena program MBG menyangkut anggaran besar dan melibatkan jutaan anak di seluruh Indonesia, pemerintah juga harus waspada terhadap potensi sabotase.
Karena itu pelaksanaan program harus benar-benar selektif, melibatkan Pemda, ibu-ibu PKK, serta bekerja sama dengan Persit dan Bhayangkari.
"Dengan begitu, kontrol bisa lebih ketat dan pelaksanaan program lebih terjamin. Badan Gizi harus tetap waspada terhadap kemungkinan adanya sabotase," kata Firman.
Baca Juga: DPRD Jakarta Sebut MBG Harus Dievaluasi, Bukan Dihentikan
Selain itu, Firman juga menanggapi isu adanya anggota DPR yang dilibatkan secara langsung dalam penyelenggaraan program MBG. Hal itu justru dapat menimbulkan konflik kepentingan dan merusak kredibilitas program. Ia menegaskan bahwa peran DPR adalah dalam fungsi pengawasan, bukan pelaksanaan teknis.
“Biarlah program yang mulia ini ditangani pemerintah dengan mekanisme yang profesional, transparan, dan akuntabel. Jangan ada pihak yang memanfaatkannya untuk kepentingan lain,” ucap Firman.