JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Kebijakan pembukaan akses gratis di Gerbang Tol Fatmawati 2 membawa angin segar bagi pengendara di kawasan TB Simatupang.
Setelah uji coba sukses dilaksanakan, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, secara resmi memperpanjang kebijakan ini hingga akhir Oktober 2025.
Langkah ini diambil sebagai respons atas efektivitasnya dalam meredakan kepadatan lalu lintas yang selama ini menjadi momok.
“Ini (pembukaan gerbang tol) bisa dilanjutkan sampai akhir Oktober karena terbukti mampu mengurangi kemacetan,” ujar Pramono dalam keterangan tertulisnya di Jakarta yang dikutip pada Rabu 24 September 2025.
Baca Juga: Kebakaran Pasar Krenso Jaktim, 12 Kios Hangus
Dari Uji Coba Menjadi Solusi Permanen Sementara
Kebijakan ini berawal dari uji coba pada 15-19 September 2025. Pemerintah Provinsi, Pemprov DKI Jakarta bersama Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT) membuka satu jalur kiri di pintu tol yang sebelumnya jarang digunakan.
Tujuannya adalah untuk melancarkan arus kendaraan dari arah Fatmawati menuju Lebak Bulus, yang kerap mengalami kemacetan parah, terutama pada jam sibuk.
Sebelumnya, ruas Jalan TB Simatupang menuju Jalan RA Kartini dikenal sebagai titik rawan macet. Kepadatan kendaraan bisa mengular hingga dua kilometer, dengan waktu tempuh yang membengkak sampai satu jam. Kondisi ini tentu saja memicu keluhan dari para pengguna jalan.
Baca Juga: Wali Kota Depok Minta Dishub Bentuk Tim Reaksi Cepat dan Susun Master Plan Transportasi
Data Lapangan Buktikan Keberhasilan
Hasil uji coba selama lima hari menunjukkan kemajuan yang signifikan. Sebanyak 3.052 kendaraan memanfaatkan akses gratis ini, dengan rata-rata 610 kendaraan per hari.
Analisis kinerja lalu lintas menunjukkan peningkatan yang menggembirakan: kapasitas ruas Jalan RA Kartini naik 26 persen, nilai volume per kapasitas (VC Ratio) turun 21,4 persen, dan kecepatan rata-rata kendaraan meningkat 15,92 persen. Secara keseluruhan, kinerja lalu lintas di kawasan tersebut melesat 18,65 persen.
“Pembukaan akses gratis di Gerbang Tol Fatmawati 2 terbukti memberikan dampak nyata terhadap kelancaran lalu lintas,” tegas Gubernur Pramono. Data ini, menurutnya, menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap alternatif jalur yang lebih lancar.
Baca Juga: Dinsos Bekasi Gencar Tertibkan PMKS, Beberapa Dipulangkan ke Daerah Asal
Sinergi untuk Kelancaran dan Apresiasi Masyarakat
Kebijakan ini dirancang tanpa mengurangi pendapatan tol dan sejalan dengan tenggat waktu percepatan proyek PAM Jaya, PAL Jaya, dan Dinas Bina Marga yang diperkirakan selesai Oktober 2025.
Gubernur Pramono juga telah meminta PT Transjakarta dan MRT Jakarta untuk menyesuaikan operasionalnya guna mendukung kelancaran lalu lintas.
"Jakarta itu kompleks, jadi penanganan masalah harus langsung di lapangan. Saya sendiri sudah beberapa kali mencoba tanpa pengawalan ke sini, dan memang kondisi kemacetannya luar biasa. Karena itu, kami melakukan langkah cepat agar masyarakat segera merasakan manfaatnya," katanya menegaskan komitmennya.
Dengan perpanjangan ini, Pemprov DKI berharap arus lalu lintas di Jakarta Selatan semakin tertata dan kemacetan dapat ditekan secara signifikan, memberikan kenyamanan baru bagi warganya.