BEKASI, POSKOTA.CO.ID – Kepala Dinsos Kota Bekasi, Robert TP Siagian, memastikan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di wilayahnya tidak mengalami lonjakan signifikan.
Menurutnya, pemerintah terus menekan angka PMKS melalui program Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan berbagai program pengentasan kemiskinan. Faktor ekonomi disebut sebagai penyebab utama.
“Kalau lonjakan sih enggak ada ya. Akan tetapi mereka kembali lagi setelah kami lakukan rehabilitasi dan kembalikan ke daerah asalnya, ya mereka kembali ke jalan lagi,” kata Robert, Rabu, 24 September 2025.
Ia menjelaskan program pemerintah pusat melalui data tunggal Sosial Ekonomi Nasional (SEN) juga berkontribusi terhadap pengendalian PMKS.
Baca Juga: Gara-gara Voice Note, Kepala Puskesmas Carita Terancam Dipolisikan
"Saat ini sudah banyak sekali program pemerintah, ya terutama seperti sekolah rakyat. Mudah-mudahan ke depan masalah ini bisa terselesaikan," ujarnya.
Robert menegaskan, mayoritas PMKS di Kota Bekasi bukan warga lokal. Bagi warga asli Bekasi, pihaknya melakukan rehabilitasi atau bekerja sama dengan yayasan sosial.
“Banyaknya yang sekarang kami lihat ini adalah warga dari luar. Makanya kami perlu melakukan pengembalian ke daerahnya. Namun apabila tidak ditemukan datanya, maka kami akan bekerja sama dengan yayasan-yayasan,” jelasnya.
Baca Juga: Wali Kota Depok Minta Dishub Bentuk Tim Reaksi Cepat dan Susun Master Plan Transportasi
Hampir setiap minggu, Dinsos bersama Satpol PP melakukan penertiban PMKS. Beberapa di antaranya dipulangkan ke daerah asal seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Namun, Robert mengakui upaya pembinaan belum sepenuhnya berhasil karena sulitnya lapangan kerja membuat sebagian PMKS kembali ke jalan.
“Kami tetap lakukan pembinaan dan pemulangan. Tapi memang ada yang kembali lagi. Mudah-mudahan ke depan ekonomi nasional, termasuk di Kota Bekasi, bisa cepat tumbuh. Sehingga masyarakat punya aktivitas dan tidak lagi berada di jalan,” pungkasnya. (cr-3)