Bansos PKH dan BPNT Belum Cair? Ini Penyebab Utamanya dan Cara Mengatasinya

POSKOTA.CO.ID - Bantuan sosial di Indonesia telah lama menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas sosial dan membantu keluarga miskin.

Namun, sistem lama berbasis DTKS kerap mendapat kritik karena data yang tidak mutakhir, penerima ganda, hingga kasus manipulasi identitas.

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 membawa perubahan besar: DTSEN hadir sebagai basis tunggal sosial ekonomi yang lebih modern, akurat, dan terintegrasi.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan bahwa perubahan ini adalah langkah menuju sistem bansos yang lebih tepat sasaran, transparan, dan berkeadilan.

Baca Juga: Kumpulan Prompt AI Gemini Foto Polaroid Bareng Pacar di Lift, Simak Cara Bikinnya

Apa Itu DTSEN?

Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) adalah basis data resmi yang dikelola langsung oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Sistem ini memuat profil sosial-ekonomi masyarakat Indonesia, mulai dari pendapatan, kondisi tempat tinggal, kepemilikan aset, hingga tingkat kerentanan.

Berbeda dengan DTKS, DTSEN menerapkan perankingan desil 1 hingga desil 10.

• Desil 1: kelompok termiskin dan paling rentan.
• Desil 10: kelompok paling sejahtera.

Dengan sistem ini, pemerintah dapat memetakan siapa yang berhak menerima bansos dengan presisi tinggi, sekaligus mencegah salah sasaran.

Data Bansos 2025: Temuan Mengejutkan

Kementerian Sosial melakukan ground check terhadap 12 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Hasilnya:

• 1,9 juta keluarga tidak lagi memenuhi syarat menerima bansos.
• Bantuan dialihkan kepada keluarga miskin ekstrem yang lebih membutuhkan.
• 600.000 penerima terindikasi melakukan manipulasi identitas berdasarkan temuan PPATK.

Kasus manipulasi tersebut mencakup penggunaan identitas sebagai pejabat DPR/DPRD, anggota TNI/Polri, hingga pegawai BUMN untuk membuka rekening bansos. Fakta ini memperlihatkan pentingnya sistem data tunggal yang lebih ketat dan terintegrasi.

Penyaluran Tidak Dikurangi, Tetapi Lebih Tepat Sasaran

Pemerintah memastikan bahwa tidak ada pengurangan bansos, melainkan realokasi kepada mereka yang benar-benar berhak. Presiden juga menekankan perlunya pemberdayaan ekonomi agar masyarakat tidak selamanya bergantung pada bantuan.

Mensos Gus Ipul menyampaikan, “Bansos itu sementara, pemberdayaan itu selamanya.”

Hal ini menunjukkan bahwa bansos hanya menjadi instrumen jangka pendek, sedangkan pemberdayaan membuka jalan keluar permanen dari kemiskinan.

Mekanisme Reaktivasi Bansos

Bagi keluarga yang sebelumnya terdaftar di DTKS tetapi terhapus dalam proses transisi ke DTSEN, pemerintah menyediakan jalur reaktivasi. Mekanismenya:

1. Daftar ulang melalui desa atau kelurahan.
2. Melalui aplikasi digital yang terhubung dengan Dinas Sosial setempat.
3. Verifikasi ulang kondisi sosial-ekonomi penerima.

Khusus bagi masyarakat di desil 1 dan 2, jalur ini memberi kesempatan untuk kembali memperoleh hak bansos jika memang memenuhi kriteria.

Realisasi Penyaluran Bansos 2025

Hingga triwulan ketiga 2025, penyaluran bansos melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) telah mencapai lebih dari 75%. DTSEN menjadi kunci agar distribusi lebih tepat sasaran, mengurangi kebocoran anggaran, sekaligus menutup celah manipulasi.

Tantangan Implementasi DTSEN

Meskipun menjanjikan, implementasi DTSEN juga menghadapi sejumlah tantangan:

1. Validitas Data Dinamis
   Kondisi sosial-ekonomi masyarakat dapat berubah cepat. Update berkala menjadi keharusan.
2. Kesiapan Teknologi dan Infrastruktur
   Tidak semua desa memiliki akses internet stabil untuk memperbarui data secara real-time.
3. Literasi Digital Masyarakat
   Sebagian masyarakat belum terbiasa dengan sistem aplikasi bansos digital.
4. Risiko Birokrasi dan Penyalahgunaan
   Walaupun data lebih terpusat, pengawasan di lapangan tetap penting agar bansos tidak dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berhak.

DTSEN dan Transparansi Publik

Dengan pengelolaan langsung oleh BPS, DTSEN diharapkan menjadi rujukan tunggal bagi semua program bantuan, termasuk kesehatan, pendidikan, hingga subsidi energi. Transparansi publik juga akan meningkat karena data dapat diakses lintas kementerian/lembaga, bahkan terbuka untuk audit independen.

Implikasi Sosial dan Ekonomi

Transformasi DTKS ke DTSEN membawa dampak besar:

• Bagi masyarakat miskin: lebih mudah mendapatkan akses bantuan.
• Bagi pemerintah: anggaran lebih efisien dan tepat sasaran.
• Bagi ekonomi nasional: mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem, sekaligus meningkatkan produktivitas masyarakat.

Selain itu, perubahan ini menegaskan arah kebijakan bansos Indonesia yang tidak hanya berfokus pada konsumsi jangka pendek, tetapi juga pemberdayaan jangka panjang.

Baca Juga: 7 Spot Joging di Jakarta Selain CFD Sudirman, Asri dan Instagramable!

Bagaimana Masyarakat Bisa Beradaptasi? (How To)

Bagi keluarga penerima manfaat, ada beberapa langkah adaptif agar tetap mendapatkan hak bansos dalam sistem DTSEN:

1. Memastikan Data Terbaru
   Lakukan pengecekan data melalui desa/kelurahan atau aplikasi bansos digital.
2. Proaktif Melaporkan Perubahan Kondisi
   Misalnya perubahan status pekerjaan, alamat, atau jumlah anggota keluarga.
3. Mengikuti Program Pemberdayaan
   Selain bansos, pemerintah menyediakan pelatihan keterampilan, modal usaha, hingga pendampingan UMKM.
4. Memanfaatkan Layanan Digital
   Pelajari cara menggunakan aplikasi DTSEN untuk mempercepat proses validasi dan reaktivasi data.

Transformasi dari DTKS ke DTSEN adalah tonggak penting dalam sejarah bansos Indonesia. Dengan basis data tunggal, penyaluran bantuan menjadi lebih tepat sasaran, efisien, dan transparan.

Meski tantangan masih ada, arah kebijakan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk tidak sekadar memberi bantuan, tetapi juga membuka jalan pemberdayaan agar masyarakat mampu keluar dari jerat kemiskinan.