POSKOTA.CO.ID - Nama Wahyudin Moridu tiba-tiba menjadi sorotan publik setelah sebuah video pendek yang menampilkan dirinya beredar luas di media sosial pada September 2025.
Video berdurasi 30–48 detik tersebut menampilkan Wahyudin berada di dalam sebuah mobil bersama seorang wanita. Dalam rekaman itu, ia secara terang-terangan menyebut perjalanan dinasnya ke Makassar dibiayai oleh “uang negara”.
Pernyataan tersebut menuai reaksi keras dari masyarakat. Kalimat yang dianggap tidak etis dan menyinggung kepercayaan publik itu membuat citra wakil rakyat tercoreng.
Sebagai anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), ucapannya menimbulkan kekecewaan mendalam karena dianggap melecehkan amanah rakyat.
Baca Juga: Lowongan Kerja BPJS Kesehatan 2025 Penempatan di Berbagai Daerah, Cek Syarat Dokumen yang Dibutuhkan
Isi Video yang Menjadi Kontroversi
Video yang viral itu direkam di sekitar Bandara Djalaluddin Tantu, Gorontalo. Dalam video, Wahyudin terlihat santai sambil bercanda bahwa perjalanannya menggunakan “uang negara”. Bahkan, ia sempat melontarkan istilah “hugel” atau hubungan gelap, yang semakin memperkeruh persepsi publik.
Tidak berhenti di situ, ia juga menegaskan bahwa masa jabatannya masih panjang, yakni hingga 2031. Identitasnya sebagai anggota DPRD pun ia sebutkan dengan jelas, seolah memperkuat posisi dan statusnya. Kamera yang merekam video juga sempat memperlihatkan suasana sekitar bandara, termasuk patung Nou Uti di depan pintu masuk.
Ungkapan tentang “merampok uang negara” dinilai menyalahi etika seorang pejabat publik. Tidak heran jika video ini segera memicu gelombang kritik.
Respons DPRD Gorontalo dan Badan Kehormatan
Kontroversi ini tidak hanya ramai di media sosial, tetapi juga mendapat perhatian serius dari lembaga legislatif. Ketua DPRD Gorontalo, Fikram AZ Salilama, segera memanggil Wahyudin untuk dimintai keterangan dalam rapat Badan Kehormatan (BK).
Dalam rapat yang digelar pada 19 September 2025, Wahyudin mengakui bahwa dirinya adalah sosok dalam video tersebut. Namun, ia berdalih tidak menyadari percakapannya direkam.
BK juga menyoroti keberadaan botol minuman keras yang terlihat di dalam mobil saat video itu direkam, menambah daftar pertanyaan mengenai etika dan moralitas seorang anggota dewan.
Permintaan Maaf kepada Publik
Setelah tekanan publik semakin besar, Wahyudin akhirnya mengeluarkan pernyataan resmi. Ia menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Gorontalo dan seluruh rakyat Indonesia atas ucapannya yang dianggap tidak pantas.
Menurutnya, ucapan itu tidak dimaksudkan untuk melecehkan rakyat atau institusi DPRD. Ia menegaskan siap menerima konsekuensi atas kesalahannya, baik secara politik maupun sosial.
Permintaan maaf ini disambut beragam oleh publik sebagian menerima, namun banyak pula yang tetap menilai bahwa kesalahannya mencoreng nama baik wakil rakyat.
Profil Singkat Wahyudin Moridu
Siapa sebenarnya sosok yang viral ini?
Wahyudin Moridu lahir di Desa Kota Raja, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo. Ia merupakan politisi muda dari PDI Perjuangan yang saat ini menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Gorontalo periode 2024–2029 mewakili Daerah Pemilihan (Dapil) 6 Kabupaten Boalemo dan Pohuwato.
Di DPRD, ia duduk di Komisi I, yang membidangi urusan hukum dan pemerintahan. Dengan posisinya tersebut, seharusnya Wahyudin menjadi teladan dalam menjaga integritas lembaga.
Karier Politik yang Panjang Meski Masih Muda
Meski usianya relatif muda, Wahyudin bukanlah wajah baru di dunia politik Gorontalo. Sebelum duduk di kursi DPRD tingkat provinsi, ia sudah tiga kali terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Boalemo. Pengalaman panjang ini membuatnya cukup dikenal di daerah asalnya sebagai figur politik yang ambisius.
Namun, perjalanan politiknya juga tidak lepas dari sorotan publik. Ia sempat tersandung kasus narkoba dan mengaku pernah mengalami kecanduan. Setelah menjalani rehabilitasi, ia kembali menata karier dan berhasil meraih kursi legislatif di tingkat provinsi.
Kekayaan dan Laporan LHKPN
Transparansi pejabat publik dapat dilihat dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Berdasarkan data Maret 2024, harta kekayaan Wahyudin terdiri atas:
- Aset tanah dan bangunan: sekitar Rp180 juta
- Kas: Rp18 juta
- Utang: Rp200 juta
Dengan demikian, total kekayaannya tercatat minus Rp2 juta. Data ini menunjukkan kondisi finansialnya yang relatif sederhana jika dibandingkan dengan banyak pejabat publik lainnya.
Kehidupan Pribadi dan Media Sosial
Di luar aktivitas politiknya, Wahyudin aktif menggunakan media sosial. Ia memiliki akun Instagram @wahyumoridu serta akun Facebook dengan nama yang sama.
Namun, hingga kini belum ada akun TikTok resmi yang terverifikasi atas namanya, meski banyak warganet yang mencari-cari keberadaannya.
Keberadaan di media sosial ini pula yang membuat setiap gerak-geriknya cepat menyebar luas ke publik.
Dampak Kasus terhadap Citra DPRD
Kasus ini menjadi catatan penting bagi DPRD Gorontalo. Kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif kerap tergerus akibat perilaku oknum anggotanya. Ucapan seperti yang dilontarkan Wahyudin bukan hanya menjadi masalah personal, melainkan juga institusional.
Masyarakat menuntut agar DPRD bersikap tegas, tidak sekadar memberi sanksi ringan. Hal ini penting untuk menjaga marwah lembaga legislatif sebagai representasi rakyat.
Refleksi Publik: Antara Maaf dan Ketegasan
Kontroversi Wahyudin membuka ruang refleksi publik mengenai etika pejabat dan pentingnya kontrol sosial terhadap wakil rakyat. Di satu sisi, ada yang menilai bahwa permintaan maafnya cukup sebagai bentuk penyesalan. Namun, banyak juga yang mendesak agar ada konsekuensi nyata, baik berupa sanksi etik maupun evaluasi jabatan.
Kasus ini juga menjadi pengingat bahwa pejabat publik harus lebih berhati-hati dalam berbicara, apalagi di era digital di mana setiap ucapan bisa direkam dan disebarkan dengan cepat.
Sosok Wahyudin Moridu adalah gambaran kompleks seorang politisi muda yang meniti karier sejak tingkat kabupaten hingga provinsi, namun tersandung kontroversi akibat ucapan yang tidak pantas.
Video viral tentang “uang negara” telah menempatkannya dalam sorotan nasional, sekaligus menguji integritas DPRD Gorontalo dalam menjaga marwah lembaga.
Ke depan, kasus ini diharapkan menjadi pelajaran bagi seluruh pejabat publik agar lebih berhati-hati, menjaga etika, dan menempatkan amanah rakyat di atas kepentingan pribadi.