POSKOTA.CO.ID - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Pemprov DKI Jakarta) menyalurkan bantuan sosial (bansos) dari program Pemenuhan Kebutuhan Dasar (PKD).
Penyaluran bansos PKD ini meliputi Kartu Anak Jakarta (KAJ), Kartu Lansia Jakarta (KLJ) dan Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ).
Berdasarkan informasi dari Dinas Sosial DKI Jakarta, di bulan Agustus 2025 terdapat 13.448 orang penerima baru dan tengah dibagikan kartu ATM Bank Jakarta untuk penyaluran.
Dalam keterangannya, pembagian kartu ATM tersebut akan berlangsung hingga 31 Agustus 2025.
Baca Juga: Bansos KLJ Rp300.000 Segera Cair, Cek Jadwal Pencairan hingga Status Penerima Bantuan
Lebih lanjut, setiap warga Jakarta yang tercatat sebagai penerima manfaat akan mendapat dana bansos Rp300.000 per bulan.
Penyaluran Bansos Dimulai
Dinsos DKI Jakarta mengabarkan bahwa penyaluran bantuan sosial yang diberikan oleh Pemprov kini mulai disalurkan secara bertahap.
Penyaluran tersebut mulai dilakukan pada 25 Agustus 2025.
“Pencairan dilakukan secara bertahap mulai Senin, 25 Agustus 2025. Total penerima bantuan 165.375 untuk bansos KLJ, KPDJ dan KAJ,” keterangan dari akun Instagram @dinsosdkijakarta.
Baca Juga: Update Terbaru Pencairan Bansos KLJ, KPDJ, dan KAJ Agustus 2025: Tanggal, Besaran, dan Syarat
Dengan begitu, bagi warga Jakarta yang tercatat menerima bantuan dapat mengecek status penerimanya serta saldo di rekening Bank Jakarta.
Meski begitu perlu diingat bahwa pencairan dilakukan secara bertahap, artinya tidak semua langsung menerima dana bantuan.
Cara Cek Status Penerima Bansos KAJ
Untuk memastikan apakah Anda termasuk penerima bantuan, berikut langkah mudah yang bisa dilakukan di antaranya:
- Akses situs resmi siladu.jakarta.go.id.
- Masukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
- Klik tombol “Cek”.
- Tunggu hingga sistem menampilkan status kepesertaan.
Baca Juga: Cara Praktis Cek Status Penerima Bansos PKH 2025 Hanya dengan KTP dan HP, Simak Selengkapnya!
Jika data Anda terdaftar, maka bantuan akan otomatis cair ke rekening Bank Jakarta.
Pastikan hanya mengakses situs resmi agar terhindar dari penipuan atau link palsu yang mengatasnamakan program pemerintah.