KEBAYORAN BARU, POSKOTA.CO.ID - Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat mengakui banyak ajakan dari berbagai platform media sosial untuk mendatangi Gedung DPR dengan seruan aksi bubarkan DPR.
Namun disebutnya, kegiatan aksi ini masih belum jelas siapa atau dari kelompok mana penanggung jawabnya.
"Karena tidak jelas siapa penanggung jawab dan juga apa isu yang dituntutnya, saya melarang semua anggota atau keluarga besar KSPSI di seluruh Indonesia khususnya di wilayah Jabodetabek dalam aksi 25 Agustus", ujar Jumhur dalam keterangannya kepada awak media, Senin, 25 Agustus 2025.
Lebih lanjut, Jumhur mengatakan jika tidak ada penanggung jawabnya, aksi 25 Agustus rawan menjadi anarkis. Sehingga menciptakan kondisi rusuh yang berujung pada pertarungan politik elit.
Baca Juga: 1.250 Personel Gabungan Amankan Demo di DPR Hari Ini
Bahkan Jumhur menuding aksi aksi demonstrasi tersebut mengorbankan rakyat untuk kepentingan politik elit.
"Karena itu KSPSI dan juga semoga semua gerakan masyarakat sipil khususnya elemen gerakan buruh sahabat, tidak mengambil bagian dalam aksi itu", tegas Jumhur
Lebih jauh lagi, Jumhur mengatakan bahwa sistem politik Indonesia itu lebih berat pada kekuasaan eksekutif. Jadi, kalau ada keperluan menuntut perubahan kebijakan, lebih tepat bila diarahkan pada Pemerintah.
Namun Jumhur mengeklaim saat ini pemerintah justru sedang berjuang keras menghadirkan keadilan dan pemberantasan korupsi.
"Berbagai kebijakan mendasar yang biasanya atas suruhan oligarki hitam saat Rezim Joko Widodo, saat ini secara bertahap mulai diubah untuk kepentingan rakyat," ucap Jumhur.