Angka ini mencerminkan tingkat kerentanan yang sangat tinggi, yang digambarkan Ardi sebagai “lampu kuning” bagi keamanan siber nasional.
“Angka 3,64 miliar ini menunjukkan kita tidak berdaya menghadapi serangan siber dalam skala besar. Kita sedang berhadapan dengan fenomena puncak gunung es, di mana yang terlihat hanyalah sebagian kecil dari ancaman sebenarnya,” tegas Ardi.
Ardi menyoroti bahwa sektor infrastruktur kritis, seperti kelistrikan, industri keuangan, dan layanan kesehatan, menjadi target utama serangan siber. Selain itu, sektor pemerintahan juga sangat rawan, sebagaimana dibuktikan oleh kasus penembusan keamanan pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS).
“Kasus PDNS menunjukkan betapa rentannya sektor pemerintahan di Indonesia,” tegas Ardi.
Lebih lanjut, Ardi juga mengungkapkan bahwa data pribadi pasien di sektor kesehatan kini semakin menjadi incaran. Lembaga atau institusi dengan basis konsumen besar menjadi sasaran empuk bagi pelaku siber.
Karena itu, ia menekankan bahwa sumber daya manusia (SDM) di bidang keamanan siber Indonesia masih sangat terbatas. Sehingga perlu meningkatkan kapasitas SDM siber secara signifikan untuk mengatasi ancaman yang terus berkembang.
“Kita jangan bermimpi muluk. Secara kuantitas mungkin banyak, tapi kualitasnya masih jauh dari cukup," kata Ardi.
Ardi memperingatkan bahwa situasi saat ini tidak boleh dianggap biasa. Dengan ancaman siber yang terus meningkat, Indonesia dihadapkan pada tantangan besar untuk memperkuat pertahanan digitalnya.
Langkah cepat dan terkoordinasi menjadi kunci untuk mencegah krisis yang lebih parah di masa depan.
“Jika kita tidak bertindak, kita hanya menunggu waktu sebelum ekonomi kita kolaps akibat serangan siber yang lebih besar,” ucap Ardi.
