JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang akan memangkas trotoar di kawasan Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, menuai kritik dari Koalisi Pejalan Kaki.
Rencana tersebut diklaim sebagai upaya mengurai kemacetan akibat proyek galian pipa di ruas jalan tersebut.
Pendiri Koalisi Pejalan Kaki, Ahmad Syafruddin, menilai, langkah itu justru berpotensi merugikan pembangunan transportasi berkelanjutan (urban sustainable transport) yang telah dirintis sejak awal 2000-an oleh sejumlah Gubernur DKI Jakarta sebelumnya.
"Itu sesat, jadi merugikan (set back/kemunduran) atas proses pembangunan urban sustainable transport yang sudah dirintis berbagai Gubernur DKI Jakarta sejak 2000," ujar Syafruddin saat dihubungi Poskota, Sabtu, 23 Agustus 2025.
Syafruddin menilai, upaya melebarkan jalan raya dengan mengorbankan fasilitas non-motorized transport (NMT), seperti jalur sepeda dan trotoar, adalah kebijakan yang sesat dan kontraproduktif terhadap pertumbuhan ekonomi regional.
Baca Juga: Atasi Macet, Pramono Anung Izinkan Trotoar di TB Simatupang Dipangkas
"Melebarkan jalan raya dengan mengorbankan fasilitas NMT (jalur sepeda dan trotoar), adalah sesat dan merugikan pertumbuhan ekonomi regional," ujar Syafruddin.
"Alih-alih menggusur trotoar, justru harusnya Gubernur tak mengambil langkah anarkis dan set back terhadap urban sustainable mobility strategy yang sudah dibangun susah payah dan mahal selama ini," lanjutnya.
Syafruddin menegaskan, kemacetan seharusnya diposisikan sebagai disinsentif bagi pengguna kendaraan pribadi, baik mobil maupun sepeda motor, agar mereka terdorong beralih ke transportasi publik.
"Seharusnya kemacetan di-drive sebagai disincentive atas pilihannya bagi pengguna kendaraan pribadi, mobil maupun sepeda motor. Jadi biarkan saja," kata Syafruddin.
Sebagai solusi, ia menyarankan penerapan kebijakan electronic road pricing (ERP) atau jalan berbayar, serta tarif parkir progresif di kawasan padat kendaraan seperti TB Simatupang.
"Disincentive pengguna kendaraan pribadi perlu ditambah dengan jalan berbayar (ERP) dan tarif parkir progresif untuk kawasan padat kendaraan, termasuk TB Simatupang," ujarnya.
Selain itu, dia mengatakan bahwa Pemprov Jakarta sudah memiliki moda transportasi yang massal cukup memadai seperti, Transjakarta, MRT hingga LRT.
"Toh sudah disediakan angkutan umum massal yang lumayan baik di DKI Jakarta, jadi salah sendiri apabila tetap bertahan dengan kendaraan pribadi baik mobil maupun sepeda motor," kata Syafruddin.
Diberitakan sebelumnya, Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan melakukan pemangkasan pada trotoar atau jalur pedestrian di TB Simatupang, tepatnya di depan Cibis Park.
Baca Juga: Pemprov Jakarta Pangkas Trotoar di TB Simatupang untuk Urai Kemacetan
Adapun di depan Cibis Park terdapat dua proyek galian pipa limbah yang memakan hingga separuh jalan TB Simatupang.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo menyampaikan akan berkoordinasi dengan Dinas Bina Marga DKI Jakarta untuk melakukan pemangkasan trotoar di kawasan tersebut.
Hal itu dilakukan guna mengurangi kemacetan akibat proyek galian pipa limbah di wilayah tersebut.
"Kami dengan Dinas Bina Marga itu akan mengambil sedikit trotoar khususnya yang di TB Simatupang, di area Cibis Park. sehingga lebar lajur lalu lintas, paling tidak kita bisa kembalikan dua lajur," ujar Syafrin kepada awak media, Jumat, 22 Agustus 2025.
Selain itu, Syafrin mengatakan, akan berkoordinasi juga dengan pihak pelaksana galian pipa limbah itu untuk memperkecil bedeng bangunan yang berada di sisi kanan jalan.
"Dan juga pelaksana proyek di mana untuk safety work-nya, ini sedapat mungkin kita minimalisir menggunakan badan jalan. Dan ini akan dilakukan," ujar Syafrin.
Syafrin mengungkapkan, galian pipa limbah maupun pipa air bersih itu merupakan penyebab kemacetan yang terjadi di wilayah TB Simatupang tersebut.
"Karena memang di beberapa titik dilaksanakannya, apakah itu pengerjaan pipanisasi air minum ataupun PAL, itu mengkooptasi ruang lalu lintas, sehingga di sana tinggal satu lajur. Dan kepadatannya tentu sangat parah," ujarnya.
Atas dasar itu, Syafrin mengimbau masyarakat untuk menggunakan rute-rute alternatif serta menggunakan transportasi umum.
"Sehingga kepadatan yang terjadi di kawasan itu untuk saat ini itu bisa diminimalisir dengan berpindah ke angkutan umum, atau yang memang mobilitasnya harus menggunakan kendaraan pribadi, silakan gunakan rute-rute alternatif lainnya," kata Syafrin. (cr-4)