TAMBUN UTARA, POSKOTA.CO.ID – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan akan turun langsung ke Desa Srimukti, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, untuk menindaklanjuti dugaan data fiktif dan penyelewengan dana kompensasi oleh sejumlah oknum pejabat desa.
“Oh iya, nanti saya akan berkunjung ke sana (Desa Srimukti),” ujar Dedi Mulyadi kepada Poskota, Jumat, 22 Agustus 2025.
Dedi mengatakan pihaknya masih mengumpulkan bukti-bukti terkait dugaan data fiktif tersebut. Namun, ia memastikan tidak akan segan memproses jika ditemukan pelanggaran.
“Kalau nanti sudah ditemukan cukup bukti bahwa itu adalah penggelapan, maka kami akan proses,” tegasnya.
Baca Juga: Timothy Ronald Sebut Ngegym Aktivitas Bodoh, Dedi Mulyadi: Bisa Saya Bawa ke Barak Militer
Sebelumnya, Dedi telah memanggil beberapa warga Desa Srimukti ke kediamannya di Lembur Pakuan, Subang, Jawa Barat.
Pria yang akrab disapa KDM itu meminta warga memberikan data dan klarifikasi terkait keresahan atas dugaan manipulasi data penerima dana kompensasi penggusuran bangunan liar di wilayah itu.
Salah satu warga, Diman Supratman, 51 tahun, mengaku sudah berulang kali menyampaikan protes kepada aparat desa. Namun, keluhannya tak pernah ditanggapi.
“Tidak ada respon sama sekali. Baik dari pihak pegawai, mulai dari lurah, kadus, RT, RW, dan staf juga sama sekali tidak ada yang menanyakan ke saya,” kata Diman saat ditemui di rumahnya beberapa waktu lalu.
Diman mengaku tak menyangka keresahannya yang ia sampaikan melalui video bisa viral hingga didengar langsung oleh Gubernur Jawa Barat. Ia menyesalkan aparat desa yang dituding melakukan penyimpangan masih bungkam.
Baca Juga: Dedi Mulyadi dan Ayu Ting Ting Dikabarkan Dekat, Ini Respons Mengejutkan Ayah Ojak
“Jadi ya sampai kami datang ke sana (rumah Gubernur) dua hari yang lalu, sampai saat ini dari pihak pegawai sama sekali itu tidak ada respons. Kalau kami memang sudah lapor ke Pak Gubernur dan apa adanya,” tuturnya.
Menurut Diman, laporan yang disampaikannya berkaitan dengan dugaan penerima kompensasi fiktif.
Ia menilai kebijakan Gubernur Jawa Barat sejatinya sangat baik, tetapi dimanfaatkan oleh oknum aparat desa demi keuntungan pribadi.
“Kedatangan kami ke sana untuk mengadukan dan minta keadilan, untuk pegawai desa yang membuat data tidak akurat, atau data fiktif. Karena memang di sini banyak penyimpangan masalah dana kompensasi untuk warga,” ucapnya. (cr-3)