JAKARTA, POSKOTA.CO.ID – Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta mencatat jumlah penduduk miskin di Ibu Kota per Maret 2025 mencapai 464.870 jiwa atau 4,28 persen dari total penduduk.
Angka ini naik 0,14 persen dibandingkan September 2024 yang tercatat 4,14 persen.
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Elva Farhi Qalbina, menyebut situasi ini sebagai sinyal darurat bagi Pemprov Jakarta.
"Bahwa upaya pengentasan kemiskinan harus diperkuat secara lebih terarah, adil, dan menyentuh akar masalah," kata Elva saat dihubungi Poskota, Sabtu, 26 Juli 2025.
Baca Juga: Pramono Anung Bantah Kemiskinan Jakarta Naik
Elva menekankan agar program pengurangan kemiskinan tidak hanya bergantung pada bantuan sosial, tetapi juga pemberdayaan ekonomi dan perlindungan sosial jangka panjang.
"Tetapi juga pada pemberdayaan ekonomi dan perlindungan sosial yang berkelanjutan," ujarnya.
Elva menilai efektivitas program sosial seperti subsidi pangan, KLJ, KAJ, KJP, dan KJMU perlu ditingkatkan dengan akurasi data penerima.
"Pemutakhiran data dan verifikasi penerima manfaat harus dilakukan secara berkala agar program tepat sasaran," tegasnya.
Ia juga mendorong penguatan program pemulihan ekonomi untuk sektor informal dan UMKM, sebagai penyangga utama bagi keluarga rentan.
Baca Juga: BPS Sebut Makanan Jadi Penyumbang Utama Kemiskinan di Jakarta Tahun 2025
"Akses pada pelatihan, modal usaha, dan pasar menjadi sangat penting untuk membangun daya tahan ekonomi mereka," ucap Elva.
Menurut Elva, perluasan akses pendidikan dan layanan kesehatan juga harus jadi perhatian.
"Dua sektor ini adalah fondasi penting dalam memutus rantai kemiskinan jangka panjang," katanya.
Tak hanya itu, penciptaan lapangan kerja dan program padat karya disebut krusial bagi warga miskin usia produktif.
"Warga miskin usia produktif perlu diberi ruang untuk kembali berdaya lewat program pelatihan kerja dan penyerapan tenaga kerja lokal di berbagai proyek pemerintah," tuturnya.
Elva menegaskan pentingnya koordinasi lintas sektor agar penanganan kemiskinan tidak bersifat parsial.
"Dibutuhkan sinergi lintas dinas dan partisipasi masyarakat agar penanganan kemiskinan menjadi lebih sistemik dan berkelanjutan," ucapnya.
Baca Juga: Kemiskinan di Jakarta 2025 Naik 0,14 Persen dari Tahun Lalu
Ia menutup dengan komitmen DPRD untuk terus mengawal kebijakan anggaran dan program pengentasan kemiskinan.
"Karena tugas utama kita adalah memastikan bahwa tidak ada satupun warga Jakarta yang tertinggal dalam pembangunan kota ini," tegas Elva. (cr-4)