TANGERANG, POSKOTA.CO.ID – Pengamat pendidikan Satriwan Salim menilai kebijakan sekolah gratis merupakan langkah positif untuk membuka akses pendidikan lebih luas, namun tetap harus menjaga mutu.
“Sekolah gratis sah-sah saja, tapi jangan sampai hanya berorientasi pada angka dan serapan anggaran. Pemerintah harus memastikan bahwa kualitas pembelajaran tetap terjaga,” kata Satriwan kepada Poskota, Jumat, 11 Juli 2025.
Menurutnya, program gratis sering kali tidak menyentuh seluruh aspek kebutuhan pendidikan, terutama di sekolah swasta.
Di banyak daerah seperti Jakarta, Surabaya, dan Gorontalo, skema ini hanya mencakup sebagian siswa dan tidak menjamin pembiayaan menyeluruh.
“Dana BOS itu hanya menutupi sekitar 30 persen dari biaya operasional sekolah swasta. Banyak komponen seperti buku, seragam, transportasi, kegiatan ekstrakurikuler, sampai wisuda, tetap ditanggung orang tua,” ujarnya.
Baca Juga: Pengamat Desak Pemprov Banten Hitung Ulang Standar Biaya Sekolah Swasta
Satriwan juga mengingatkan pentingnya memahami karakteristik sekolah swasta yang terbagi dalam tiga klaster: sekolah kecil yang bergantung pada bantuan pemerintah, sekolah semi mandiri, dan sekolah elite yang tidak membutuhkan subsidi.
“Sekolah di klaster satu dan dua sangat memerlukan perhatian. Jangan sampai sekolahnya gratis, tapi muridnya tidak mendapat layanan yang layak karena kekurangan dana operasional,” tegasnya.
Ia menekankan agar sekolah yang mendapatkan subsidi minimal memiliki akreditasi B, guru berkualitas, dan fasilitas penunjang pendidikan yang memadai.
Baca Juga: Tumpukan Sampah di TPS Pasar Rubuh Tangerang hampir 200 Ton
“Kalau tidak ada konsekuensi bagi siswa dan orang tua karena semuanya ditanggung, motivasi belajar bisa menurun. Ini berbahaya jika tidak diimbangi dengan pengawasan kualitas yang ketat,” lanjutnya.
Satriwan juga mengingatkan Pemprov Banten agar tidak menjadikan istilah sekolah gratis sebagai sekadar jargon.
“Nantinya istilah gratis, tetapi kenyataannya orang tua murid tetap dipungut bayaran-bayaran ekstra oleh pihak sekolah, karena pihak sekolah merasa bantuan atau biaya dari pemerintah daerah atau pemerintah pusat itu tidak terpenuhi,” pungkasnya. (cr-1)