POSKOTA.CO.ID - Eskalasi konflik antara Iran dan Israel semakin memanas. Menyikapi hal tersebut, pemerintah Indonesia menetapkan status siaga satu dan memerintahkan untuk evakuasi WNI yang berada di dua negara tersebut.
Keputusan peningkatan status siaga itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri (Menlu), Sugiono saat menemani kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia.
"Saya memutuskan untuk meningkatkan level kesiagaan di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Teheran dari level Siaga 2 menjadi Siaga 1 dan mulai juga melaksanakan langkah-langkah kontingensi evakuasi WNI," ujar Sugiono dikutip pada Sabtu, 21 Juni 2025.
Hal ini dilakukan untuk mengamankan WNI yang berada di Iran. Meski begitu proses evakuasi bersifat sukarela bukan kewajiban atau mandatory.
Baca Juga: Akibat Konflik Israel! Menlu Perintahkan Status Siaga 1 dan Evakuasi WNI di Iran
Kendati demikian, pihak KBRI tengah mendata WNI yang hendak dievakuasi dan rencananya dimulai pada 20 Juni 2025.
Selain di wilayah Iran, KBRI juga telah menerima permintaan evakuasi 11 WNI yang berada di wilayah Israel.
Budi Gunawan Sebut Evakuasi Dilakukan via Jalur Darat
Menko Polkam, Budi Gunawan menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan rencana kontijensi, termasuk skema evakuasi jalur darat menuju Baku, Azerbaijan.
Ada sekitar 386 WNI yang berada di Iran dan 11 WNI berada di Israel.
“Berdasarkan informasi dari Kementerian Luar Negeri, tahap pertama evakuasi akan dimulai pada 20 Juni 2025, dengan 115 WNI diberangkatkan menggunakan empat bus dari Teheran,” ujar Menko Budi Gunawan dikutip pada Sabtu, 21 Juni 2025.
Kemenko Polkam terus mengoordinasikan langkah-langkah strategis bersama Kementerian Luar Negeri, TNI, Badan Intelijen Negara, Kemenko PMK, Kementerian Dalam Negeri, serta instansi terkait lainnya untuk menjamin keselamatan WNI yang berada di wilayah terdampak.
Selain itu, pemerintah telah mengirimkan nota diplomatik dan membuka jalur komunikasi darurat guna memfasilitasi WNI yang membutuhkan bantuan di zona konflik.
Kendati demikian, diimbau kepada WNI yang berada di wilayah konflik untuk tetap tenang dan mengikuti arahan dari KBRI serta melakukan pelaporan apabila diperlukan bantuan.