POSKOTA.CO.ID – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, kembali mencuri perhatian publik.
Dedi Mulyadi memang identik dengan pemimpin yang memilih langsung turun langsung ke jalan untuk memantau pembangunan dan berbincang dengan warga. Tak jarang ia kini menimbulkan kehebohan lewat keputusannya untuk tidak mengadakan rapat di hotel-hotel mewah.
Keputusan ini bukan semata-mata soal penampilan, melainkan memiliki alasan yang mendalam terkait kondisi fiskal di berbagai wilayah Jawa Barat.
Oleh karena itu, simak terus artikel ini sampai selesai untuk mengetahui informasi selengkapnya.
Baca Juga: Viral Gerai Minimarket di Ciamis Disegel Ulama dan Santri, Diduga Karena Jual Produk Afiliasi Israel
Mengapa Menolak Rapat di Hotel?
Pertanyaan yang sering muncul adalah, mengapa seorang pejabat dengan jabatan mentereng justru menolak rapat di tempat-tempat mewah? Menurut Dedi Mulyadi, penolakan tersebut didasari oleh kepeduliannya terhadap kondisi ekonomi yang berbeda-beda di setiap daerah.
Tidak semua kabupaten dan kota di Jawa Barat memiliki daya fiskal yang sama. Di sejumlah wilayah, pendapatan daerah bahkan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti gaji pegawai.
Dengan memilih lokasi yang lebih sederhana untuk rapat, beliau ingin menunjukkan bahwa pemerintah harus lebih peka terhadap realitas dan keterbatasan anggaran di daerah-daerah dengan fiskal rendah.
Langkah ini sekaligus sebagai bentuk penghargaan terhadap masyarakat yang berjuang dengan keterbatasan ekonomi di sekitarnya.
Baca Juga: Viral Pernyataan Lawas Ahmad Dhani Talak 3 Maia Estianty: Haramkan Tubuh Saya Sentuh Tubuh Kamu
Pesan Tersirat: Kepedulian Pada Ekonomi Daerah
Di balik penolakan rapat di hotel, tersirat pesan untuk meningkatkan efisiensi dan keadilan dalam pengelolaan anggaran daerah.
Dengan menghindari kesan mewah yang tidak relevan dengan kondisi banyak wilayah di Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengajak para pejabatnya untuk selalu menyesuaikan setiap kebijakan dengan situasi ekonomi riil di lapangan.
Tindakan ini mencerminkan kepedulian yang mendalam terhadap upaya mengurangi ketimpangan fiskal antar daerah, sehingga setiap wilayah bisa mendapatkan perhatian yang sesuai dengan kapasitas finansialnya.