Di antaranya adalah kemungkinan gugatan hukum dari perusahaan, proses rekonstruksi kawasan yang telah rusak, hingga pengawasan lanjutan agar tidak terjadi izin ilegal di masa mendatang.
Masyarakat lokal juga menyuarakan pentingnya partisipasi warga dalam setiap proses pengambilan keputusan, terutama yang berdampak pada ruang hidup mereka.
Pencabutan IUP di Raja Ampat menandai sebuah titik balik dalam kebijakan sumber daya alam Indonesia. Keputusan ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi tidak bisa mengorbankan kelestarian lingkungan. Presiden Prabowo dan jajarannya dinilai telah mengambil langkah penting untuk meletakkan fondasi keberlanjutan jangka panjang.
Kini, tantangan selanjutnya adalah memastikan pengawasan berkelanjutan, meningkatkan partisipasi publik, serta menyempurnakan transparansi izin tambang untuk mencegah eksploitasi berlebihan terhadap alam Indonesia.